Kapoldasu: Memaksakan Kehendak Bukan Demokrasi
sentralberita|Medan~Adanya aksi unjuk rasa dengan dalih menyampaikan aspirasi mengatasnamakan masyarakat, menurut Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto belum tentu masyarakat setuju apa yang dilakukan.
“Silakan sampaikan aspirasi melalui jalur hukum yang ada,”ujarnya disela-sela memantau aksi massa sejuta tandatangan anti kekerasan yang digelar mahasiswa di depan gedung DPRD Sumut, Rabu (2/10/2019).
Menurut Kapoldasu, pemerintah sudah memenuhi RUU dan sebagian besar sudah ditunda pembahasannya. Bisa dibahas dalam priode ini, bisa juga pada priode selanjutnya bahkan belum tentu juga selesai ke depannya.
Kemudian, uji Mahkamah Konstitusi (MK) sudah ditetapkan terhadap uji revisi undang-undang.
“Karena itu, jangan memaksakan pendapat. Kalau menghormati demokrasi hargai juga hak dan pendapat orang lain. Karena memaksakan kehendak bukan demokrasi namanya,”ujarnya.
Menjawab wartawan terkait pemeriksaan personil kepolisian, Agus Andrianto menegaskan tidak patuh terhadap pimpinan sehinga dihukum disiplin.
“Kalau semua dihukum penjara siapa lagi yang jaga, biar Komando yang salah. Kita kasih tahu tidak dilaksanakan, salah tidak diikuti perintah, kita tindak disiplin.
Mau saya gamparin, jungkir-jungkir, itu saya dan mereka. Kalau semua pidana siapa lagi yang jaga. Pekerjaan mereka mengorbankan waktu dan resiko banyak.
Sudahlah, pimpinan tidak ada memerintahakan boleh bawa senjata, tak satupun boleh bawa senjata. Mereka lakujan itu mungkin capek dan sebagainya. Secara internal akan melakukan tindakan,”ujarnya tegas.
Sementara terhahadap aksi damai dan anti anarki yang dilakukan mahasiswa dengan membubuhkan tanda tangan,”saya diminta untuk tanda tangan,”ujarnya.
Sebagai aparat keamanan katanya, sangat mendukung semua pihak yang ingin menjaga stabilitas Kamtibmas di kota Medan.
“Saya ucapkan terima kasih, salam damai Sumatera Utara, Salam damai Indonesia,”kata mengakhiri.(SB/01)
