Tahun 2022 Medan Menuju Bebas Banjir, Sebuah Komitmen Pengabdian Buat Rakyat
sentralberita|Medan – Banjir yang berkepanjangan di Kota Medan dan sekitarnya setiap musim penghujan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur dan Musa Rajekshah sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Sumut. Karena, selain Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumut, juga penataan lingkungan merupakan bagian dari perwujudan dari visi dan misi Pemprov Sumut.
Banjir juga mengakibatkan ketidaknyamanan dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Rusaknya infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum, terhentinya aktivitas ekonomi dan usaha, serta terganggunya aktivitas sosial lainnya.
Ingin membebaskan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya dari banjir, usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi langsung mengundang Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan pihak terkait lainnya, untuk membahas persoalan banjir Kota Medan dan sekitarnya, serta mencari solusinya. Karena diperlukan data akurat tentang kondisi sungai dan bangunan yang ada di sepanjang sungai.
Koordinasi yang sinergis juga dibutuhkan untuk mengetahui secara pasti penyebab banjir dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Jika memang harus dilakukan normalisasi sungai dan merelokasi bangunan yang berada di sepanjang sempadan sungai, maka harus dilakukan.
Untuk tahap awal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berencana menggelontorkan anggaran Rp 12,4 miliar. Dengan harapan persoalan banjir di Kota Medan dan sekitarnya segera terjawab dan masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata. Anggaran tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) 2019.
Mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,4 miliar untuk penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya merupakan titik awal untuk menangani banjir. Memang dibutuhkan anggaran yang sangat besar, namun untuk memulai sebuah program awal, hal ini cukup membanggakan, karena merupakan bentuk pengabdian buat rakyat yang dilakukan Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur dan Musa Rajekshah sebagai Wakil Gubernur.
Paling tidak sudah ada kegiatan nyata yang diketahui dan dilihat masyarakat atas perhatian dan kepedulian Pemprov Sumut terhadap persoalan banjir yang berkepanjangan, yang dialami masyarakat selama ini.
Dengan demikian, menangani permasalahan banjir di Medan dan sekitarnya ternyata tidak hanya cukup dengan ucapan. Terbukti baru-baru ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meresmikan Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2019 dan telah dibentuk Pokja yang meliputi 12 bidang.
Pokja-pokja tersebut diisi dari berbagai unsur, diantaranya ASN, TNI, Polri serta berbagai lapisan masyarakat termasuk camat-camat Medan dan sekitarnya termasuk Deliserdang, Binjai dan Karo.Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan itu juga diisi tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya, antara lain Asman Sembiring (ahli perairan dan sungai), Boy Sembiring (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumut, Makmur Ginting (ahli infrastruktur), dan pakar lingkungan Jaya Arjuna.
Semua bagian-bagian ini akan bersinergi untuk menanggulangi secara cepat, tepat, akurat dan sistematis dalam menanggulangi banjir Kota Medan dan sekitarnya secara sukarela.
Menindak lanjuti komitmen Gubernur untuk menanggulangi banjir itu, seluruh kelompok kerja (Pokja) pada tanggal 24 Juli 2019 lalu juga dikumpulkan 12 bidang tersebut, yakni Pokja Sosialisasi, Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pokja Perencanaan dan Penganggaran, Pokja Pelaksanaan Teknis, Pokja Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, Pokja Keamanan dan Ketertiban, Pokja Pembebasan Lahan dan Relokasi, Pokja Kebersihan Sungai dan Lingkungan, Pokja Revitalisasi MMUDP, Review Kanal Banjir dan Drainase dan Pemukiman Medan, Pokja Deklarasi Medan Bebas Banjir dan Pokja Humas dan Media Centre.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis, sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan yang memimpin rapat itu mengatakan, selain APBD Pemprov Sumut, pendanaan penanganan banjir Kota Medan juga berasal dari APBN, APBD Pemkab/Pemko, Balai Wilayah Sungai (BWS), Kementerian Lingkungan, Kementerian Perumahan atau pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan sungai.
“Kita juga bisa mendapat dari APBD baik provinsi atau daerah. Ada juga dari dana CSR, sumbangan dan dana-dana masyarakat. Memang tidak sedikit dananya, tetapi kami yakin ini bisa kita capai. 2022 Medan dan sekitarnya harus bebas banjir,” ujar Riadil.
Riadil menegaskan, pokja-pokja ini harus mampu melahirkan rencana kerja dan rencana aksi yang bersinergi dengan pokja-pokja lainnya.“Rencana kerja dan aksi harus diperhitungkan dengan baik, tidak menyalahi aturan, tidak bertentangan dengan pokja yang lain. Bila merencanakan regulasi entah ini Perda, Pergub, atau peraturan lainnya juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya,” kata Riadil.
Berbagai persiapan dengan teknis kerja sedang dan telah dilakukan, kini menunggu kerja cepat, tepat, akurat dan sistematis itu yang diharapkan, sembari proses pendanaannya harus mendapat dukungan semua pihak terutama DPRD Sumatera Utara harus saling mendukung dan bersinergi terhadap penanggulan banjir khususnya di Kota Medan.
Kelompok Kerja lintas instansi yang telah terbentuk, termasuk PemprovSumut sebagaimana yang disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi beberapa waktu lalu, kini sudah mulai bekerja hingga tahun 2022.
Hal itu terungkap pada acara sosialisasi kebersihan dan mitigasi pengendalian banjir Kota Medan dan sekitarnya di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Kamis (11/7/2012).
Gubernur berharap, Pokja yang berasal dari berbagai instansi tersebut bekerja sama untuk mewujudkan Medan bebas banjir tahun 2022. “Ini tanggung jawab kita bersama, Sumut ini tergantung kita,” kata Gubernur.
Jika diperlukan, kata Gubernur, akan dilakukan pembebasan lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan menyiapkan rumah susun bagi masyarakat yang terkena pembasan lahan. Anggaran yang digunakan untuk keseluruhan kegiatan tersebut akan menggunakan APBD dan APBN.
Edy Rahmayadi juga mengharapkan para lurah dapat mengimbau warganya masing-masing agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Karena sungai harus dijaga semua orang dan menjadi tanggungjawab bersama.
Medan sebagai ibukota, juga harus menjadi kota yang bersih berseri dan bermartabat. “Sungai ini membuat rakyat sejahtera, jika sungai kotor bagaimana bisa digunakan masyarakat,” katanya.
Cepat Tanggap Jika Terjadi Banjir
Rasa kepedulian dan perhatian Gubernur terhadap banjir yang terjadi terlihat dari yang dilakukan setiap terjadi banjir. Tidak hanya di Medan, tapi juga di berbagai kabupaten, antara lain meninjau korban banjir di Simpang Gambir di Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rabu (14/11).
Sedikitnya 53 rumah warga hanyut dan 39 rumah rusak parah, akibat banjir yang terjadi.Untuk rencana relokasi warga korban banjir, Gubernur meminta Bupati Madina menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk proses pendataan dan persiapan lainnya.
Gubernur juga meninjau langsung ke beberapa lokasi banjir di Medan. Diantaranya, di Jalan Saudara, Kelurahan Beringin, Medan Selayang dan Gang Merdeka, Jalan Katamso, Medan Maimun.Puluhan rumah terendam banjir dengan ketinggian hampir menyentuh langit-langit rumah. Sebagian masyarakat korban banjir mengungsi ke beberapa posko yang telah disiapkan BPBD.
Sambil meninjau, Gubernur juga menyapa dan berkomunikasi dengan warga sekitar. Serta menyampaikan rasa simpatinya kepada warga yang terkena banjir. “Secepatnya, kita akan tuntaskan ini. Saat ini, saya baru bisa meninjau dulu untuk mempelajari. Saya harap kita semua bersabar dalam menghadapi musibah ini, untuk sementara apa saja yang dibutuhkan silakan beritahu kami biar kita siapkan,” ujarnya.
Edy Rahmayadi juga menyusuri Sungai Babura, Sabtu (20/4/2019). Banyak sampah, kayu, bambu hingga kasur yang dijumpai di sepanjang alur sungai. Selain membuar air jadi jorok dan kotor, sampah juga dapat menghambat aliran air, sehingga memperparah banjir di musim hujan.Karena itu, Gubernur meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sehingga air sungai tidak tercemar dan jorok, serta terjaga kelestarian lingkungannya.
Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan, untuk tahap awal pemerintah akan melakukan pembersihan, sehingga jalannya air bisa lancar dan tidak ada sampah yang menghambat.
Akademisi asal Universitas Sumatera Utara (USU) Asman Sembiring menyampaikan, bahwa banjir yang kerap mendera Kota Medan ini berbeda dengan Jakarta. “Medan ini setiap dua tahun sekali akan banjir besar, banjir Jakarta dengan banjir Medan itu berbeda. Medan ini berada pada elevasi yang cukup tinggi,” ucap Asman.
Selain itu, Gubernur juga meninjau langsung kondisi pemukiman warga di bantaran Sungai Babura Medan sekaligus menggelar rapat bersama pemerintah daerah terkait. Penanganan banjir yang menimpa masyarakat di beberapa tempat di Sumut akan dimulai dengan eksplorasi sungai dari hulu ke hilir.
“Tentu ini harus diselesaikan, karena selama ini tidak diatasi, ini akan banjir terus. Kita mau tahu bagaimana kondisi sungai di Medan, Deliserdang sampai Karo. Kita akan panggil kepala daerah,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi saat berdiskusi di pinggir Sungai Babura, Kelurahan Beringin, Medan Selayan, didampingi Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Kepala BWSS II Sumut Roy Pardede, serta sejumlah pejabat.
“Saya minta kabupaten/kota (Medan, Deli Serdang dan Karo) sampaikan data yang jelas (tentang kondisi sungai) dan benar,” sebut Edy Rahmayadi, singkat sembari terus memperhatikan kondisi permukiman yang sebelumnya juga sudah ia datangi saat masih banjir.
Menurut Gubsu, Penanganan banjir yang menimpa masyarakat di beberapa tempat di Sumut akan dimulai dengan eksplorasi sungai dari hulu ke hilir.“Tentu ini harus diselesaikan, karena selama ini tidak diatasi, ini akan banjir terus. Kita mau tahu bagaimana kondisi sungai di Medan, Deliserdang sampai Karo,” katanya.
Untuk menjalankan pemerintahan agar Sumut bermartabat dengan memperbaiki, melestarikan dan memperindah Sumatera Utara, salah satunya, melalui rencana normalisasi sungai dan pembangunan tol sungai, Edy Rahmayadi mendapat pujian dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo saat Rapat Koordinasi Penaggulangan Bencana, Kamis (8/8/2019).Rakor yang dilaksanakan Pemprov Sumut dengan dihadiri para Bupati dan Walikota se-Sumut tersebut dalam rangka mencari masukan-masukan tentang penanggangan bencana di Sumut.
Kepala BNPB itu juga memuji Gubernur dengan menyebut bahwa Edy Rahmayadi merupakan seorang figur anak bangsa yang luar biasa. “Dulu sama-sama kami angkatan ‘85, Pak Edy memang selalu merendah mengatakan nilainya kurang bagus, tetapi satu hal yang tidak bisa dikalahkan yaitu semangat beliau yang tidak pernah padam,” ucapnya, yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Doni pun menceritakan, bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah kerap kali memintanya agar datang bersama tim untuk berbagi tentang aksi penyelamatan Sungai Citarum.
“Hal ini menunjukkan semangat dan komitmen Pemeritah Provinsi (Pempov) Sumut untuk memperbaiki, melestarikan, dan memperindah Sumut. Salah satunya, melalui rencana normalisasi sungai dan pembangunan tol sungai,” ujarnya.
Tentang solusi permasalahan lingkungan terkait normalisasi sungai, kata Doni, hanya bisa diselesaikan dengan sinergitas dan konsep kesatuan komando. Menurut pengalamannya, apabila masing-masing dinas atau pihak terkait masih bekerja sendiri-sendiri maka akan sulit untuk melakukan upaya-upaya pengembalian fungsi ekosistem dan konservasi.
“Untuk itu, saya mengajak Bapak Bupati dan Walikota, serta seluruh pihak yang hadir di sini untuk bertekad membantu Pemerintah Provinsi Sumut mengembalikan fungsi ekosistem. Mumpung Gubernurnya mau dan memiliki komitmen, mari didorong. Termasuk juga dengan pihak media,” ujar Doni.
Terkait pembangunan tol sungai, Doni memberikan masukan untuk memperhatikan berbagai aspek kerugian serta perubahan ekosistem, sempadan sungai, dan kondisi pepohonan di sekitar sungai.
Edy Rahmayadi kemudian memaparkan pencanangan pembangunan Tol Sungai akan dilaksanakan pada 15 Agustus mendatang. Tol sungai ini akan dibangun dan rata-rata mengikuti aliran Sungai Deli. Diharapkan selesai Tahun 2020, tol sungai ini akan memakan biaya kurang lebih Rp 7 triliun. “Selain membersihkan kawasan sungai atau DAS, pembangunan tol sungai juga akan memperlancar lalu lintas jalanan Medan. Semua ini kita lakukan atas dasar kajian,” jelas Edy Rahmayadi.
Apa yang direncanakan ini semuanya agar Sumut bermartabat dengan memperbaiki, melestarikan dan memperindah Sumatera Utara. Semoga tahun 2022 Medan bebas Banjir…! (Advertorial)- (Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumatera Utara).
