DPP SMI Demonstrasi Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah
sentralberita|Medan – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menggelar aksi demonstrasi mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan rakyat di Tugu Majestik Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara, Senin (2/9/2019).
Sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak terhadap rakyat yakni kebijakan pemerintah tersebut yakni rencana pemerintah untuk menaikan iuran BPJS dengan alasan devisit anggaran. Dampaknya, masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi menengah kebawah, tentu akan sangat memberatkan.
“Pemerintah tidak melihat bahwa masyarakat di Indonesia masih dibawah garis kemiskinan. Tentu kebijakan ini berakibat tidak terpenuhinya fasilitas kesehatan bagi yang tidak mampu membayar,” kata koordinator aksi, Ali Syaputra saat berorasi.
Selain itu, kata Ali, kondisi tersebut diperparah dengan semakin tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dipengaruhi oleh nilai inflasi yang naik setiap tahun sebesar 15 persen.
“Hal ini dampak dari lahirnya undang-undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012 yang memberlakukan otonomi kampus dan diperkuat dengan Permendikti nomor 39 tahun 2017,” ungkapnya.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi nomor 39 Tahun 2017, lanjutnya, mengharuskan diberlakukannya sistem Biaya Kuliah Tinggal dan Uang Kukiah Tunggal di kampus-kampus negeri.
Kondisi yang sama, juga terjadi pada situasi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Aksi dari gerakan dan kelompok masyarakat yang akan menyampaikan pendapat dihadapkan dengan tindakan represif aparat keamanan.
“Kehidupan berdemokrasi di kampus juga sering di hadapkan dengan intimidasi dan represif oleh pihak keamanan. Dari pemerintah hingga pejabat kampus, alergi dengan kritik yang disampaikan di depan umum,” urainya.
Atas dasar itu, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap untuk menolak kenaikan biaya pendidikan, berikan kebebasan dalam berekspresi di dalam kampus, tolak revisi undang-undang ketenaga kerjaan dan berikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Kami DPP SMI meminta pemerintah tidak tutup mata terhadap situasi yang terjadi di masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan,” pungkasnya. (SB/Muk)
