Dr. Kastorius Sinaga: Presiden Jokowi Harus Letakkan Prinsip “Human Dignity“ Penyelesaian Papua

sentralberita|Medan~Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa. Karenanya menjadi wajar bila Presiden mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang.

“Bila tidak maka dikhawatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa. Karenanya, saatnya Presiden meletakkan prinsip “human dignity” (Rasa Harga Diri-red) bagi penyelesaian Papua,” ujar Dr. Kastorius Sinaga, Rabu (21/8/2020).

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia ini, Papua tak bisa diselesaiakan hanya dari security approach dan pembangunan fisik infrastruktur. Namun harus menempatkan kembali warga Papua setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan.
“Penempatan martabat ras Papua sebagai entry point utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden di dalam penanganan masalah Papua ke depan dengan mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua di dalam mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan.”ujarnya.

Kini Agressi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar dan mebakar berbagai kota mulai Monokwari, Sorong, Fakfak dan Timika di hari ini. Bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional.

Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999.

Karena itu, kata Kastorius Sinaga, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja. Bergesernya agresi masa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap warga Papua di jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat.

“Presiden Jokowi selaku Kepala Negara RI harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua dan tidak menyerahkannya tanggung-jawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya termasuk ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan.”harapnya. (SB/01/rel).