IMM Dorong DPRD Sumut 2019-2024 Taati Azas Pengelolaan Keuangan Daerah
sentralberita|Medan~Berdasarkan hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK RI) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 tentang temuan banyaknya anggota DPRD Sumut melaksanakan perjalanan dinas fiktif tentunya preseden buruk yang tidak diarapkan lagi terjadi kedepan.
Zikri Azizan Lubis, Ketua IMM Sumatera Utara menyayangkan itu terjadi di Sekretariat DPRD Sumatera Utara. Pasalnya, Lembaga Legislatif sebagai penyambung lidah rakyat diharapkan mampu menyerap segala persoalan Rakyat.
“Nah jika mata anggaran untuk bertemu dengan Rakyat saja itu bisa fiktif apalagi dengan modus rekayasa SP2D, ini dinilai Dewan tidak amanah sebagai Wakil Rakyat dan tidak serius menyerap segala persoalan yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, angka kemiskinan misalnya, Akses sanitasi dan air bersih serta kondisi Jalan Provinsi yang ada di Kabupaten/kota dan banyak persoalan Hak Dasar Masyarakat lainnya yang tentunya nyaris terabaikan,”ujar Zikri.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara yang sudah berstatus tinggi sejak 2016 sampai dengan 2018 harus senantiasa dirawat dan ditingkatkan kearah yang lebih baik. Itu bisa terjadi tentunya berkat sinergitas seluruh stakeholder di Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam angka tahun 2018 bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,20 tahun. Lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Sementara anak-anak pada tahun 2018 yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun (Diploma 1), hanya sedikit bergeser dari 0,06 tahun dibandingkan yang berumur sama di tahun tahun 2017 .
Secara khusus pinta Zikri, DPRD Sumut yang baru terpilih dan akan dilantik nantinya harus lebih produktif dan menjalankan tupoksinya dengah penuh tanggung jawab. Rakyat Sumut tentunya tidak lagi ingin mendengar Para Anggota DPRD rame-rame terlibat kasus korupsi dan tentunya sangat berdampak terhadap Kemajuan Pembangunan Sumatera Utara . (SB/01)
