Kebocoran Pajak dan Retribusi Faktor Minimnya Realisasi PAD Medan 2018
sentralberita|Medan~Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Daniel Pinem, mengungkapkan besarnya kebocoran-kebocoran dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan tahun 2018
“Hal ini diakibatkan Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sampai saat ini belum menerapkan sistem online dalam pemungutan pajak restoran dan pajak hotel, sehingga sangat rentan dengan penyelewengan oleh pemilik hotel dan pemilik restoran dengan oknum penagih pajak,” ujar Daniel saat menyampaikan pendapat fraksinya terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan tahun anggaran 2018, pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (22/7).
Di beberapa kota besar, lanjut Daniel, seperti Bandung dan Surabaya, dengan menerapkan sistem online penagihan pajak restoran dan hotel, PAD-nya meningkat secara signifikan setiap tahun . “Mengapa hal ini belum diterapkan di Kota Medan?” katanya.
Daniel mengungkapkan, dari informas dan keluhan masyarakati yang diterimanya, untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan (SIMB) di Kota Medan saat ini sangat rumit dan membingungkan masyarakat.
Hal tersebut, kata Daniel, ditengarai karena legawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Medan, sebagai dinas yang terkait dalam pengurusan SIMB, belum memiliki sunber daya manusia (SDM) yang berpengalaman dan handal dalam penerbitan SIMB dimaksud.
Selain retribusi SIMB yang realisasinya sangat minim, juga realisasi retribusi parkir teepi jalan umum, dari target Rp. 43,5 miliar lebih yang dapat direalusasikan hanya Rp. 19,7 miliar lebih. Tapi dalam nota jawabannya, walikota tisak menjelaskan alasan minimnya realisasi retribusi parkir tepi jalan umum tersebut.(SB/01).
