Untuk Selematkan Aset Negara, KPK Bahas Perseteruan PT KAI dengan PT ACK Soal Lahan Bangunan Center Point

sentralberita|Medan~Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mendadak datang ke Kota Medan membahas persoalan penyelamatan aset negara, Kamis (27/6/2019) terkait perseteruan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Agra Citra Kharisma (ACK) atas sengketa lahan bangunan Centre Point Medan di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur,

Kedatangan Saut berlangsung secara tertutup bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Bambang Priono dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sejak pukul 08.00 WIB di Kantor ATR/BPN Sumut.

Ditanya agenda mengenai kedatangannya, Saut menegaskan, KPK hadir untuk menyelematkan aset negara, salah satunya persoalan Centre Point dengan PT KAI.Akhirnya menuai titik terang.

“Itu uang kan berada di wilayah hukum Indonesia. Jadi semua penegakan hukum harus dilakukan untuk kepastian berusaha. Kamu bisa bayangkan enggak berusaha tapi enggak pasti? Enggak boleh. Itu berita enggak baik. Makanya Pak Wali (Eldin) hadir dan kami hadir,” kata Saut.

Menurut Saut, iklim berusaha harus pasti, adil, transparan dan berguna bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dari hasil MoU antara PT KAI dan PT Agra Citra Kharisma (ACK) dapat menindaklanjutinya.
“Ada beberapa detail-detail yang mereka harus buat.

Bagaimana mereka bisnis to bisnis PT KAI dan PT ACK. Kalau berbicara bisnis harus saling untung. Enggak boleh ada yang rugi. Negara juga enggak boleh rugi. Makanya hadirlah KPK di sini,” ujar Saut.

Untuk menciptakan suasana saling untung, KPK sudah mendatangkan auditor, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saut tidak memungkiri penyelesaian antara PT KAI dan PT ACK menjadi prioritas KPK. Meski tidak menutup kemungkinan juga memprioritaskan penyelesaian aset negara di daerah lain.
“Jadi Indonesia kami bagi sembilan, masing-masing koordinator wilayah membawahi lima provinsi dan mereka menata banyak hal baik itu pencegahan sekaligus membantu pemerintah daerah menata kota dan ruang,” ujarnya.

Saut mengatakan, hal yang paling menarik dari hasil pertemuan tadi adalah munculnya kepastian bagi masyarakat Kota Medan lebih percaya diri untuk datang ke Centre Point.

“Saya memang belum pernah ke tempat itu (Centre Point), tapi beberapa orang mengatakan jadi tempat yang menarik buat Pak Wali melayani rakyatnya. Di mana-mana kan harus ada tempat belanja, kalau enggak uang juga enggak mutar. Makanya KPK datang menyelamatkan aset negara,” ujarnya.

Setelah hasil pertemuan ini, KPK berharap adanya kepastian berbisnis di Kota Medan yang transparan, kompetitif dan menciptakan daya saing yang baik.

Semetara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bambang Priono menyebut, tidak ada yang dirugikan atas terjalinnya MoU antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Agra Citra Kharisma (ACK).

Terciptanya kesepakatan kedua belah pihak setelah Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mempertemukan para instansi terkait atas persoalan berdirinya Centre Point Medan di atas lahan milik negara.

“Center Point sudah menjadi salah satu ikon di Kota Medan. Kita tidak perlu lagi bicara bangunan itu dirubuhkan, karena tempat tersebut mampu menjadi investasi menjanjikan bagi Kota Medan. Apalagi sudah ada ribuan pelaku usaha yang berinvestasi di sana,” kata Bambang,

Bambang memang tak mengungkap detail isi kesepakatan yang sudah terjalin tersebut. Hanya saja antara lain, dia menyebut, bahwa sudah ada perjanjian kerja sama hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) selama 20 tahun, dari tanah milik PT KAI tersebut.

“HGB di atas HPL tersebut lah menjadi kontribusi ke PT ACK mengingat mereka sudah memindahkan 300-an KK dari lokasi tersebut, melalui perjanjian kerja sama selama 20 tahun, dan itu dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mendapat izin pemerintah. Intinya (dari MoU yang terjalin) semua pihak sama-sama untung,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata dia, BPN Sumut dalam hal ini hanya men-trigger permasalahan yang ada, di samping dibantu penuh oleh KPK. (SB/AR/01).