Disinyalir Dana BUMDes Perkebunan Pernantian Diselewengkan
sentralberita|Labura~Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Perkebunan Pernantian, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) tahun anggaran 2018 diduga kuat diselewengkan oleh pengurus Bumdes tersebut.
Pantauan awak media dilapangan hingga saat ini belum ada terlihat tereleasasinya penggunaan dana ratusan juta tersebut.
Kabarnya anggaran itu sebesar Rp.380 juta dari APBN Pusat dan telah dikeluarkan dari Kas Desa, bahkan sudah diterima oleh pengurus Bumdes Perkebunan Pernantian. Serta SPJ penggunaan dana itu selesai di akhir tahun 2018 dan telah dilaporkan ke Dinas PMD Labura.
Mirisnya, masyarakat tidak mengetahui kemana Dana Bumdes itu dipakai, sementara anggaran tahun 2018 telah habis tapi dana sebesar itu belum juga terlihat penggunaannya.
Ketua Bumdes Perkebunan Pernantian, Yus Rizal saat ditanya wartawan mengakui belum menggunakan dana Bumdes tersebut, dengan dalih belum turunnya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Desa Perkebunan Pernantian.
“Kita masih menunggu BPK turun memeriksa ke Desa Perkebunan Pernantian, baru dana tersebut kita pergunakan, Dana itu masih ada di kas Bumdes”, ujar Yus Rizal kepada wartawan via telepon, belum lama ini.
Saat ditanya siapa saja pengurus Bumdes Perkebunan Pernantian, Rizal menyebutkan Sekretaris Bumdes Mandor satu perkebunan dan Bendahara Bu Ros yang tak lain istri Kepala Desa.
Saat di konfirmasi pada Sekretaris BUMDes Mandor satu di Perusahaan Perkebunan Pernantian terkait hal tersebut malah membantah keterlibatannya sebagai pengurus Bumdes.” Saya tidak ikut-ikutan sebagai pengurus Bumdes Perkebunan Pernantian,” tegas Mandor satu kepada awak media.
Terpisah saat Kades Desa Perkebunan Pernantian, Tholib Nasution belum memberi komentar saat dikonfirmasi wartawan via SMS.
Salah seorang warga sekitar Zulpan mengatakan, terkait Dana Bumdes di desa itu, meminta agar penegak hukum segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelewangan dana BUMDes yang merugikan masyarakat Desa Perkebunan Pernantian.
“Itu kan uang negara untuk membantu masyarakat bukan untuk memperkaya Pengurus, kami minta pihak kepolisian melakukan penyelidikan, agar tidak menyusahkan rakyat kecil”, ujarnya. (SB/wan)
