Kutipan Bagi Siswa, DPD KNPI Labura Angkat Bicara, Kadisdikbud : Ke Depan UNBK Tanpa Kutipan
Kutipan Bagi Siswa, DPD KNPI Labura Angkat Bicara, Kadisdikbud : Tahun 2019 UNBK Tanpa Kutipan
Sentralberita|Labura~ Terkait pemberitaan media ini sebelumnya yang getol menyoroti dugaan Pungutan Liar (Pungli) pada lingkungan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu utara (Utara) mendapat reaksi dari masyarakat.
Tak hanya itu Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasioanal Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Labura juga angkat bicara.
Senin (5/3), Sektetaris DPD KNPI Labura, Helpin Ruida Hasi didampingi Bendahara Dian Pramana Hasibuan dan Dedek (anggota) mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan Labura guna menyampaikan aspirasi terkait pemberitaan yang saat ini menjadi buah bibir masyarakat perihal kutipan menjelang UNBK.
Kunjungan DPD KNPI Labura ini disambut baik oleh Kadisdikbud Labura, Suryaman Munthe didampingi Kabid Dikdas Saombangun Harahap dan Kabid SMP Irwan Harahap. Sekretaris KNPI, Helpin mempertanyakan kebenaran terkait pengutipan terhadap siswa menjelang UNBK dan solusi serta langkah apa yang akan dilakukan dinas pendidikan.
“Kedatangan kami kesini menyampaikan aspirasi masyarakat yang mengeluh terkait adanya kutipan – kutipan disekolah menjelang UNBK. Terkait nominal di setiap sekolah SMP berpariasi. Kutipan ini tak memiliki dasar hukum yang kuat” ujar Sekretaris KNPI
Dijelaskannya, apakah hal ini akan terus berlanjut tahun depan, sebab tak sedikit orangtua siswa yang mengeluh. Apalagi dengan susahnya kondisi ekonomi saat ini. Harapan kami dinas pendidikan dapat menampung aspirasi ini dan memberikan solusi terbaik, sehingga tahun berikutnya tidak ada lagi bentuk kutipan disekolah.
Lanjutnya, mungkin pihak dinas terkait ini dapat menganggarkan biaya untuk kebutuhan perangkat komputer guna menunjang program UNBK di sekolah dan tak lagi membebani orangtua siswa.tandasnya.
Kadisdikbud Labura, Suryaman Munthe mengatakan hal ini tak dipungkiri adanya pengutipan di sekolah tingkat SMP disebabkan alat penunjang untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak memadai seperti, kekurangan komputer, server dan jaringan. ujarnya.
“Namun saya tidak pernah anjurkan adanya kutipan pada siswa bahkan saya sering melarang pada setiap Kepala Sekolah (Kasek) hindari pengutipan uang disekolah.
Setelah ini saya juga akan panggil pihak kepala sekolah yang melakukan pengutipan. Sekedar menjelaskan UNBK ini adalah program nasional dari Kemendikbud namun terkait anggaran program tersebut dilimpahkan atau dianggarkan di daerah masing-masing, tidak ada anggaran dari pusat.”ujarnya.
Begitupun kita tampung aspirasi ini, tahun 2019 Disdikbud labura akan kerja keras memaksimalkan UNBK agar berjalan lancar tanpa kutipan. Tahun ini sudah kita anggarkan dari APBD untuk pengadaan komputer dan perangkat lainnya untuk disalurkan ke sembilan sekolah dan dari DAK dapat untuk membantu delapan sekolah.
Dijelaskannya, ini akan memakan biaya besar makanya akan dilakukan bertahap. Sampai saat ini masih ada 15 SMPN lagi belum melaksanakan program UNBK disebabkan sama sekali tak memiliki komputer dan alat penunjang lainnya, serta masih banyak sekolah yang belum memadai kelengkapan untuk UNBK dengan jumlah siswa. tandasnya.
Awak media ini juga menyampaikan hasil investigasinya dilapangan dalam pertemuan tersebut. Hampir menyeluruh sekolah SMPN se-Labura menjelang UNBK melakukan pengutipan. Berdalih hasil kesepakatan Komite dan orangtua murid namun Komite dan Kasek juga sudah koordinasi.
Beberapa pihak sekolah yang sudah dikonfirmasi melakukan pengutipan pada siswa dengan nominal berpariasi dengan dalih alat penunjang tak memadai dan menyewa komputer diantaranya, SMPN 3 Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan (Rp,200 ribu/siswa), SMPN Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu (Rp,100 ribu/siswa), SMPN 1 Aek Kuo (Rp,120 ribu/siswa), SMPN 3 Aek Kuo (Rp,250/siswa). (SB/wan)
Kantor Disdikbud Labura yang disambangi DPD KNPI Labura
