Korupsi Rp3,9 M, KCP Bank Sumut Kantor Gubernur Hanya Dituntut 2 Tahun
sentralberita|Medan~TM Pakpahan,Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejatisu hanya menuntut rendah Mantan Kepala Cabang Pembantu (KCP) kantor Gubernur Sumatera Utara, Bank Sumut, Ahmad Lutfi (47) dan rekanan Dodi Sutanto (36) dengan pidana penjara berbeda. Adapun alasannya, kedua terdakwa punya peran berbeda.
Ahmad Lutfi, JPU menuntut dirinya dengan pidana penjara selama 2 tahun dan Denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara, Dody Sutanto dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, Denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.
“Mewajibkan kepada terdakwa Dodi Sutanto membayar Uang Pengganti kerugian negara sebesar Rp 3,9 Miliar, apabila tidak bisa dibayarkan, maka harta bendanya dirampas dan diganti pidana penjara selama 1 tahun,” cetusnya.
Keduanya menurut Jaksa hanya terbukti melanggar Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001,tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Seperti diketahui pasal 3 tersebut adalah dakwaan subsider,dan perbuatan terdakwa menurut Jaksa hanyalah berperan sebagai turut serta.
Sementara dalam nota pembelaan yang diungkapkan masing-masing, keduanya mengaku bersalah dan teringat dengan anak di rumah yang masih membutuhkan kasih sayang mereka.
“Anak saya dua, Pak Hakim. Saya berharap dapat hukuman yang ringan. Karena setelah putusan ini saya dipecat kantor. Jadi setelah keluar saya bisa memperbaiki semuanya,” ucap Ahmad Lutfi, yang senada dengan pledoi Dodi Sutanto di ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/2/2019) sore.
Bahwa Ahmad Lutfi bersama dengan Dodi Susanto telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, yang menyebabkan kredit macet hingga merugikan negara sebesar Rp 3.946.232.569,44.
Sebagaimana diketahui pada tanggal 2 Juli 2012, ujar JPU, bahwa Dodi Susanto mengajukan kredit untuk pembelian ruko dari pengembang PT Tanto Jaya dengan menggunakan nama orang lain. Nama tersebut ialah Marsyadi, Josef Yulianto Hutagalung, Hamdani Syahputra, Mohammad Fahriza dan Dzulfikar, melalui KCP kantor Gubsu Bank Sumut yang dipimpin Ahmad Luthfi saat itu.
Dengan rincian, Marsyadi Rp 3 miliar, Josef Yulianto Hutagalung Rp 3 miliar, Hamdani Syahputra Rp 3 miliar, Mohammad Fahriza Rp 3 miliar dan Dzulfikar Rp 1,3 miliar. Permohonan KPR kelima debitur tersebut, akan digunakan untuk pembelian ruko yang terletak di Jalan Darussalam, Medan.
Untuk memproses permohonan kredit, terdakwa Ahmad Lutfi menerbitkan surat tugas taksasi karena permohonan dokumen tidak dilengkapi data pekerjaan pemohon, data suami/istri, data agunan/objek yang dibiayai, data aktiva, data utang/pinjaman, data pendapatan/pengeluaran dan hubungan dengan Bank Sumut.
“Namun oleh terdakwa Ahmad Lutfi, menyalahgunakan kewenangannya karena memerintahkan seksi pemasaran untuk melakukan rekayasa dokumen tersebut. Ia tetap memaksa pelaksana administrasi kredit agar tetap menginput data permohonan kredit yang diajukan Dodi Sutanto kedalam sistem,” ucap JPU TM Pakpahan.
Untuk memuluskan pencairan, Ahmad Lutfi mengintimidasi pegawai Bank Sumut KCP kantor Gubernur Sumatera Utara, Alhasil pada tanggal 8 dan 9 Januari 2013, dilakukan pencairan sebesar Rp 12.900.000.000 dengan 5 debitur tersebut. Kelima debitur tersebut, tidak pernah menerima dan menggunakan uang, karena ATM dan buku tabungan masing-masing debitur ternyata dipegang oleh Dodi Susanto.
Belakangan, dalam proses pembayaran kreditnya. Nama-nama tersebut kesulitan membayar membayar kredit sesuai dengan nilai pinjaman yang dikeluarkan Bank Sumut.
Seusai sidang, JPU yang ditemui mengatakan bahwa tuntutan terberat diarahkan ke Dodi Sutanto karena telah menikmati hasil korupsi.
“Si Dodi yang paling berat, karena sudah menikmati sejumlah uang hasil korupsi dalam perkara ini,” pungkasnya meninggalkan ruang.(SB/FS).
