Prof Mahfud MD: Dulu Kecurangan Dilakukan Pemerintah, Sekarang Partai Politik
sentralberita|Medan~Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Prof Mahmud MD mengatakan, kecurangan dari dulu hingga sekarang terus masih ada, namun bentuk dan yang melakukannya yang berbeda.
“Dulu kecurangan dalam pemilu dilakukan oleh pemerintah, namun sekarang dilakukan oleh partai politik, atau dulu vartikal, sekarang horizontal”ujarnya pada acara silaturrahmi dengan wartawan menjelang pelaksanan Sarasehan Nasional Kebangsaan, ‘Merawat Kebhinekaan Mengokohkan Kebangsaan’ Jum’at (8/2/2019) di rumah makan Garuda Jalan Pattimura Medan.
Sarasehan yang mengadirkan berbagai pakar di Hotel Four Point, Medan, Sabtu (9/2/2019) besok yang dilaksanakan Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tujuan untuk merajut kebangsaan itu antara lain Prof. Mahfud MD, Dr H Abdul Mu’ti, Prof Syaiful Akhyar Lubis, Prof Saidurrahman dan Prof Hj. Sri Sulistyawati.
“Disana kita akan memaparkan seluruh aspek tentang politik identitas,” pungkasnya Mahfud MD didampingi Sanggam Bakkara dan Agus Marwan.
Menurutnya, politik identitas menjadi salah satu kerawanan utama yang mengancam keutuhan bangsa jelang Pemilu 2019. Bahkan semakin mengkhawatirkan karena politik identitas yang mengedepankan identitas agama menjadi semakin mengental.
“Hal ini memunculkan gejala permusuhan antar aktifis. Jual beli politik identitas, saling menyerang dengan mempersoalkan agama,” katanya.
Mahfud menjelaskan, bukan hanya politik identitas yang menjadi ancaman besar terhadap keutuhan bangsa. Pada sisi lain, kelompok-kelompok yang mulai mempersoalkan ideologi bangsa juga menjadi ancaman yang sangat mendasar.
“Ini memang sangat ironis, kenapa pada Pemilu 2019 ini muncul pihak-pihak yang mempersoalkan ideologi bangsa. Padahal dulu tidak ada, bahkan hingga era orde baru dan beberapa pemilu langsung di era reformasi hingga pemilu 2014 yang mempersoalkan ideologi bangsa ini tidak ada,” ungkapnya.
Berangkat dari persoalan ini, Gerakan Suluh Kebangsaan menurut Mahfud merasa terpanggil untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya dari politik identitas ditengah masyarakat. Melalui berbagai pertemuan dan diskusi dengan masyarakat, mereka akan menjelaskan bagaimana isu politik identitas ini menjadi sebuah komoditi politik yang digunakan hanya untuk mencapai tujuan politis saja.
Mereka berharap dengan aksi tersebut, masyarakat akan semakin sadar dan menghindari isu politik identitas.
“Kalau dibiarkan ini membahayakan. Karena isu SARA itu menyangkut emosi massa yang sebagian bahkan tidak mengetahui fakta sebenarnya. Kami ingin menyuarakan agar mari kita sambut pemilu dengan kegembiraan,” pungkasnya.
Dia menilai pelaksanaan pemilu jauh lebih bagus dibanding yang lalu. Dulu dilaksanakan LPU lembaga pemerintah, sekarang telah dilaksanakan lembaga independen yang dipilih oleh rakyat seperti KPU dan Bawaslu dan banyak lembaglembaga yang mengawasinya.
“Dulu sebelum pemilu sudah nyawaris tahu partai pemenangnya, sekarang tidak bisa lagi intervensi pemerintah lebih jauh dan sangat banyak yang mematau dan dan megawasinya. (SB/01)
