Aksi Damai ke Kantor Kemenag Sumut, Penyelenggara Umroh di Sumut Tolak Proses Rekam Biometrik dan Sidik Jari
Sentralberita|Medan~Ratusan massa berasal dari pemilik travel dan perusahaan pengurusan jamaah Umroh melakukan aksi damai Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, Rabu (3/10). Massa yang tergabung dalam Komunitas Jamaah Umrah dan Masyarakat ( JUMRAT ) ini menolak sistem biometrik Visa Facilitating Services (VFS) Tasheel yang akan diterapkan pemerintahan Saudi Arabia bagi setiap jemaah umrah dan haji.
“Hari ini kami seluruh komunitas per-umroh-an se Sumatera Utara
menyampaikan aspirasi kita kepada Kementerian Agamam bahwa kami menolak proses VFS Tashell. Proses ini ini kami yakini akan sangat menyulitkan bagi para calon jamaah umroh,” ucap Koordinator aksi, Ikhwan Nasution.
Ikhwan mengatakan sulit dibayangkan jika semua warga yang akan berangkat umroh harus datang ke kantor Tasheel untuk mengambil foto biometrick dan sidik jari jauh hari sebelum proses umroh. Baru setelah itu mereka mengajukan visa seperti biasa.
“Tentu ada dua kali proses disini dan yang paling tidak kita suka ada tambahan biaya sebesar USD 7 kepada calon jamaah uroh yang akan berangkat. Tentu ini juga akan semakin menyulitkan calon jamaah umroh,”sebutnya.
“Dan bayangkan ada saudara kita dari Nias harus terbang ke mari untuk proses tersebut sebelum berankat umroh. Berapa lagi yang mereka keluarkan untuk tiket kemari mengurus proses itu,”imbuhnya lagi.
Atas pertimbangan itu lanjut Ikhwan, para penyelenggar umroh dan travel di Sumatera Utara menolak dengan tegas proses biometrick. mereka juga berharap peraturan ini dibatlkan di seluruh Indonesia.
“Hari ini memang belum ada komplain dari masyarakat karena belum berlaku. Tapi nanti pas tanggal 24 Oktober pasti warga komplen. Bahkan kami yakin bisa mengakibatkan kurangnya orang berangkat ke tanah suci untuk umroh,” tukas Ikhwan.
Aksi para penyelenggara umroh ini diterima oleh Plt Kakanwil Kemenagsu, Tengku Darmansah dari bidang haji dan umroh. Kepada massa, dia berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke Kementerian Agama RI. (SB/Diur)
