Gubernur Dilantik Datangi KPK: Upaya Pencegahan Korupsi
Sentralberita|Jakarta~Usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, sejumlah gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2018 mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Tampak pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur. Usai bertemu Pimpinan KPK, Tjahjo menuturkan pentingnya kepala daerah untuk membangun sistem pencegahan korupsi di setiap wilayahnya.
Pada pertemuan tersebut, kata Tjahjo, juga dibahas area-area rawan korupsi yang perlu menjadi perhatian kepala daerah beserta jajarannya. “Seperti perencanaan anggaran, mekanisme jual beli barang dan jasa, aplikasi-aplikasi yang ada.
KPK siap untuk memberikan materi dan fungsi pengawasan teman-teman gubernur. Saya kira ini solusi yang baik,” kata Tjahjo yang juga politisi PDI Perjuangan.
Hal tersebut dilakukan, lanjut Tjahjo, untuk memberikan pemahaman kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya kelak saat memimpin di daerah masing-masing.
“Bagaimana cara-cara menanganinya dengan baik hingga teman-teman kepala daerah bisa melaksanakan tugas. Saya yakin semua memiliki komitmen untuk memberantas korupsi,” tutur Tjahjo.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan pentingnya kepala daerah untuk membangun sistem pencegahan korupsi di wilayah masing-masing.
“Kita dialog bagaimana mencegah korupsi, bagaimana pengalaman provinsi-provinsi, terus bagaimana kita perbaiki ke depan, relasi dengan DPRD dengan forkom (forum komunikasi) pemda penyusunan anggaran,” tutur Ganjar.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, ada beberapa pembahasan saat pertemuan dengan pimpinan KPK, salah satunya komitmen mengenai pakta integritas.
“Bikin pakta integritas supaya tidak terulang, kira-kira begitu,” singkat Ridwan. Oleh sebab itu, Kang Emil panggilan akrabnya berencana memantapkan komunikasi bersama satuan kerja perangkat di daerahnya dengan membentuk grup komunikasi Whatsapp.
Sedangkan, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengungkap pesan yang disampaikan KPK terkait upaya pencegahan korupsi.
kata Nurdin, mewanti-wanti soal kerawanan terjadinya korupsi di daerah, terlebih saat pembahasan APBD. “Jangan lagi ada yang namanya uang ketok palu. Itu hati-hati, yang kedua jangan sampai dalam proses perencanaan dan penganggaran kita banyak program yang tidak untuk kepentingan rakyat,” tutur Nurdin.
Hal sama juga disampaikan, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. KPK, kata Eddy, memberi pesan supaya mewaspadai area rawan korupsi yang melibatkan DPRD.(SB/kom/01)
