Diskusi Distribusi Logistik Pilgubsu, Kenapa Pusat yang Mencetak…?
Sentralberita|Medan~Wartawan Pokja KPU Sumut melaksanakan diskusi tentang Distribusi Logistik Pilgubsu,Senin (28/5/2018) di Kafe Nongkorong Jalan Saman Hudi Medan, buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan penetapan teknis keberangkatan prestour.
Menurut Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, M.si yang bertindak sebagai narasumber bersama Shohibul Anshor Siregar, Rencananya 30 Mei 2018, seluruh surat suara Pilgubsu berjumlah 9.291.800 untuk disebarkan di 27.478 TPS se-Sumut mulai didistribusikan ke-33 kabupaten/kota.
Surat suara yang dicetak jumlahnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 9.050.483 ditambah 2,5 persen dari DPT per-TPS 238.211 lembar ditambah 2.000 surat suara untuk pemilihan ulang.
“Setibanya di daerah tujuan, KPU kabupaten/kota bersangkutan akan melakukan sortir dan memeriksa surat suara,” ujar Mulia.
Diprediksi awal Juni seluruh surat suara yang dicetak PT Gramedia Grup di Cikarang ini telah sampai di seluruh KPU kabupaten/kota.
Dalam pencetakan ini, KPU Sumut langsung melakukan pemantauan yang dipimpin Komisioner KPU Sumut Dr Iskandar Zulkarnain.Sebelumnya, KPU Sumut bersama perwakilan pasangan calon menyepakati dummi atau format baku kertas suara Pilgubsu 2018.
KPU Sumut mengundang perwakilan paslon Pilgubsu nomor urut satu, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan perwakilan paslon nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), untuk menyosialisasikan specimen surat suara Pilgubsu di Kantor KPU Sumut, Senin (14/5) sore
Masing-masing perwakilan paslon juga diminta menandatangani berita acara kesepakatan specimen surat suara. Kemudian diikuti para komisioner KPU, perwakilan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait lainnya, demikian disampaikan Mulia.
Sementara Shohibul Ansor Siregar menyoroti munculnya peluang-peluang terjadinya penyelewenangan terutama di daerah-daerah terpencil yang pengawasananya untuk itu sangat terbatas.Demikian pula ketepatan dan jumlah kertas suara yang sampai ke daerah dimaksud.
“Saya khawatir soal waktu bahkan jumlah sampai ke desa-desa terpencil sangat rawan, perlu menjadi perhatian serius KPU di Kapupaten/Kota atau pihak-pihak terkait untuk itu,”ujar pakar Sosiologi Antropologi UMSU itu.
Hal lain menyoroti dengan nada heran dan bertanya kenapa saat ini segala sesuatu urusan dan ketetapan di pusat?
Ketika hendak mencalon menjadi kepala daerah misalnya harus berurusan dengan pimpinan partai di pusat. Termasuk mencetak logistik Pilgubsu Sumut ini juga di pusat, bagaimana efisiensinya, apakah dalam pengelolaan pilkada serentak di Indonesia ini tak memerlukan-hemat-hemat, sementara terus berhutang di luar negeri sana,ujar Shohib.
Bagi Shohib, karena mencetaknya jauh dari daerah ini, akan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. “Ya buktinya saja pastilah pihak-pihak yang megurusi percetakan itu berulang kali ke pusat untuk itu,”ujarnya. (SB/Husni L)
