Pimpinan Ormas Islam Duduk Bersama Menjadi Nara Sumber di Kongres Umat Islam
Sentralberita| Medan~Para pimpinan Ormas Islam Besar di Sumatera Utara akhirnya duduk bersama menjadi narasumber dalam kongres Umat Islam, Sabtu (31/3/2018) di Gedung Bir Ali Asrama Haji Medan.
Para Pimpinan Pengurus Wilayah baik Muhammadiyah, Al-Ittihadiyah, Al-Washliyah serta Persatuan Islam (Persis) memimpin diskusi dengan tema “Penguatan Ukhuwah, Peran Politik dan Sosial Ekonomi Ummat Islam Sumatera Utara.”
PW Al-Jami’yatul Washliyah yang diwakili Wakil Ketua Bidang Dakwah Dr Arifinsyah membawakan materi langkah konkrit penguatan ukhuwah ormas Islam di Sumatera Utara.
Dalam pemaparannya, Arifinsyah menjelaskan bahwa salah satu membuat ukhuwah dipertanyakan ialah karena kita tidak menjalankan ajaran Islam. Khususnya tidak mengamalkan ayat “Innamal mukminuna ikhwah.”
“Kemudian, ummat Islam tidak bersatu saat terjadi Fluktuasi perkembangan ajaran Islam. Penyebab ukhuwah terganggu ialah karena tidak bersatu dan karena syahwat (keduniaan),” ujarnya di hadapan ratusan perwakilan lintas elemen ummat Islam Sumut.
Oleh karena itu, Al-Washliyah berharap para ormas tidak hanya bersatu di forum ini tetapi juga harus bersatu di lapangan.
Ia juga mengingatkan perlunya pemantapan makna jihad. Sebab, sebab ukhuwah lemah karena lemah dalam memahami jihad.
Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Sumut Prof Dr Hasyimsyah MA yang membawa materi khusus peran politik ummat Islam menegaskan bahwa secara tauhid, politik punya landasan yang kuat tepatnya ali imran ayat 36. Inilah landasan teoritis politis
“Kalau ada orang berpolitik, itu adalah orang yang bertauhid,” ujarnya.
Hasyimsyah juga menuturkan bahwa para ulama terdahulu selalu membahas politik. imam al-Ghazali pun juga menulis buku mengenai politik. Bahkan ia sebut politik itu Muqaddas.
“Orang berkuasalah yang
bisa memberi manfaat bagi orang lain,” lanjut dosen UIN Sumut itu. Prof Hasyimsyah lalu mengatakan bahwa kunci dari kepemimpinan yang baik ialah ilmu dan keadilan.
Selain dari aspek aqidah, lanjut Hasyim, politik dalam Islam juga dapat dilihat secara historis. Hal tersebut terlihat bahwa Islam berkembang karena kekuasaan (kerajaan).
Namun, secara secara fakta, Indonesia yang saat ini terdiri dari 87% penduduk yang beragama Islam, namun hal tersebut seperti tidak berdampak baik. Sebab, faktanya, tidak pernah Partai Islam menjadi pemenang.
Hasyimsyah pun terkenang pesan Muhammad Natsir agar Politik harus dijadikan sarana dakwah. “Akan tetapi, sayangnya di Fakultas Dakwah tidak ada mata kuliah politik. Begitupun di Fakultas Tarbiyah,” ujarnya.
Adapun langkah-langkah konkrit yang patut dilakukan, lanjut Hasyimsyah, bahwa MUI harus sudah mulai muzakarah tentang politik. Bahkan sebaiknya sampai tingkat menjadi fatwa.
Selanjutnya, Prof Hasyim juga berharap agar ummat Islam mau berkorban mengawal hasil pemilu sampai kecamatan. Semua mengekspos jika ada pelanggaran pemilu.
Sementara itu, Ketua PW Al-Ittihadiyah, Prof Dr Syafaruddin MPd membawakan materi penguatan peran sosial ekonomi umat Islam di Sumut.
Dalam paparannya, Prof Syafaruddin menyayangkan dakwah Islam yang selama ini lalai terhadap materi ekonomi Islam.
“Persoalan ekonomi dalam konteks dakwah sering diabaikan. Padahal dari 87% ummat Islam di Indonesia hanya menguasai 12% ekonomi indonesia,” jelasnya.
Islam menurutnya adalah agama moderasi antara intelektualisme dan ekonomi. Oleh karena itu, aktivis dakwah juga jangan sampai melupakan permasalahan ekonomi syariah.
“Contohnya, Fatwa 2004 MUI mengeluarkan fatwa bank bunga haram. Tidak lantas membuat ummat berbondong bondong menuju ke bank syariah. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua PW Persatuan Islam (Persis) Sumatera Utara, Muhammad Nuh yang menjadi moderator kongres diharapkan menjadi momentum kebangkitan ummat Islam di tengah keterpurukan saat ini. (SB/01)
