Gelar Rapat Kordinasi, DPD GPEI Sumut Peduli Kelancaran Usaha Ekspor di Pelabuhan Utama Belawan

Sentralberita| Medan~Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM,  menggelar rapat kordinasi dengan pelaku usaha ekspor bersama stakeholder di kantor GAPKINDO Medan Senin (15/1/2018).

Rapat perdana Tahun 2018 ini guna mengakomodir serta memediasi keluhan pelaku usaha terkait kebijakan stakeholder. Sehingga ke depan dapat memperlancar kegiatan ekspor/impor dan menekan biaya pelabuhan.

Rapat yang dipimpin Ketua GPEI Sumut Hendrik Halomoan Sitompul dihadiri Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan Jece Julita Piri, mewakili Bea dan Cukai Aan Sudari dan Feri Alamsyah, mewakili Balai Karantina Tomy dan Parlin, Pelindo Arif,Charles Sirait, Soraya,Alex dan sejumlah asosiasi pelaku usaha ekspor di sumut seperti GAPKINDO, APINDO, AEKI, ASKINDO, GPEI, DEPALINDO. Dalam pertemuan itu, tampak sejumlah perwakilan pengusaha ekspor menyampaikan masih adanya birokrasi yang rumit sehingga memperlambat proses pengiriman barang.

Saat rapat berlangsung dihadapan para pelaku usaha serta stakholder, Hendrik Sitompul menegaskan, Ianya akan konsisten melindungi pengusaha terkait kemudahan proses pengembangan perdagangan ekspor. “Dalam rapat ini kita layak berbagi dan sharing untuk mencari solusi. Apa yang dirasakan pelaku usaha terkait kebijakan di Pelabuhan mari kita diskusikan, ” ujar Hendrik yang juga anggota DPRD Medan komisi C membidangi perekonomian ini.

Dikatakan Hendrik Halomoan Sitompul, GPEI wajib mengayomi pelaku usaha. Selain itu menciptakan sinergitas sesama pelaku usaha dengan stakholder.  Sehingga mampu memperlancar perdagangan kegiatan ekspor impor dan meningkatkan devisa negara.

Dalam rapat terungkap beberapa pelaku usaha masih mengeluhkan rumitnya urusan birokrasi  sehingga memperlambat proses ekspor. Seperti gate in dan gate out. Begitu juga masalah admin IT yang setiap transaksi dikenakan biaya serta masalah keharusan stempel basah. “Kita harapkan semua birokrasi itu dapat dipangkas. Sehingga dwelling time dapat diminimalisir dan memanjakan pelaku eksportir, ” timpal Hendrik.

Keluhan lain juga disampaikan seperti terkait proses pemeriksaan dokumen barang untuk bahan ekspor yang cukup lama. Proses pemeriksaan barang yang lama diketahui karena minimnya personil Bea Cukai yang bertugas. Harapan pelaku usaha personil yang memeriksa supaya ditambah sehingga pemeriksaaan barang dapat cepat dan pengiriman barang dapat berlanjut.

Sementara itu Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan Jece Julita Piri menyampaikan,  pihaknya akan terus berupaya melakukan penekanan dwelling time. “Percepatan dwelling time merupakan tugas prioritas kami. Sehingga dapat mendukung meminimalisir biaya pelabuhan, ” terang Jece.

Ditambahkan Jece, ke depan Otoritas Pelabuhan Belawan berharap agar rapat kordinasi bersama asosiasi gabungan pengusaha serta stakeholder dapat berkelanjutan. Sehingga segala persoalan di Pelabuhan dapat diperbaikit. “Rapat kordinasi dan evaluasi untuk sharing  setiap bulan dapat kita lakuk (SB/Lam)