Pemanggilan MSDC oleh DPRD Medan Belum Ada Titik Terang

Sentralberita| Medan~Komisi A DPRD Medan dinilai lambat dalam menyelesaikan mahalnya pengurusan Surat Izin Mengemudi ( SIM) oleh masyarakat Medan.

Bahkan, Keberadaan Medan Safety Driving Centre (MSDC) sebagai kursus pendidikan mengemudi di Jalan Bilal semakin ‘merajalela’ . Karena setelah sertifikat keluar barulah pengurusan SIM berjalan lancar, tapi itu pun harus membayar lagi di satlantas.

Berdasarkan catatan awak media Persoalan itu, sebenarnya sudah menjadi fokus kerja Komisi A kala itu Andi Lumban Gaol usai terpilih menjadi Ketua Komisi A, 22 November 2017 lalu menyebutkan akan memperjuangkan SIM menjadi fokus utama baginya dalam memimpin Komisi A.

Dia kasihan melihat masyarakat kesulitan mengurus SIM,  harus mengeluarkan uang Rp1 juta untuk SIM C. Rinciannya Rp420.000 biaya sertifikat MSDC, kemudian membayar biaya SIM yang resmi ditambah jasa calo, karena kalau tidak seperti itu dilakukan, pengurus SIM tidak akan lulus sampai kapan pun.

Baca Juga :  Zulham Efendi Soroti RPJMD Kota Medan 2025-2029: Dorong Percepatan Pembangunan di Medan Utara

“Ini jadi tanggung jawab moral kita kepada masyarakat, sudah hak warga Medan mendapatkan SIM, tolong diperjuangkan agar dipermudah. Kok sampai puluhan kali ujian tetap kalah, tapi begitu mengurus sertifikat di MSDC  bisa jadi mudah, ” katanya saat itu.

Namun, hingga saat ini upaya pemanggilan terhadap MSDC oleh DPRD Medan belum ada titik terang.

Parahnya, saat dihubungi wartawan pada Selasa (9/1), Andi Lumban Gaol menyebutkan bahwa pihaknya baru akan mengagendakan rapat internal di Komisi A pada Senin (15/1) mendatang.

” Benar sih kami telah banyak mendengarkan keluhan masyarakat tentang mahalnya pengurusan SIM. Senin depan baru akan kami agendakan rapat di internal Komisi, ” katanya.

Baca Juga :  Paul MA Simanjuntak Ajak Kepling dan OPD Tingkatkan Kordinasi Cegah Kebocoran PAD Sektor Retribusi PBG

Disebutkan, khusus persoalan pemanggilan kepada managemen MSDC, pihaknya akan membahasnya terlebih dahulu.Guna mana aja pihak yang akan dipanggil terkait persoalan tersebut.

“Kami rapatkan dulu, terkait kapan, apa dan siapa yang akan dipanggil nantinya menunggu hasil kesepakatan para anggota komisi A, ” tandasnya. (SB/Husni L)

Tinggalkan Balasan

-->