Warga Helvetia Keluhkan BPJS dan Infrastruktur
Sentralberita| Medan~Warga Medan Helvetia pemilik peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih saja mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Pihak rumah sakit di Medan disebut kerap mengesampingkan pelayanan pasien BPJS bahkan menolak alasan kamar penuh. Dilain pihak, masih banyak warga miskin di Medan belum terdaftar peserta BPJS non iuran karena sulitnya birokrasi.Keluhan warga ini mengemuka saat pelaksanaan reses III anggota DPRD Medan Abdul Rani SH di Jl Imam Gang Bilal, Gaperta Ujung, Kel Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia, Minggu (12/11). Pelaksanaan reses Abdul Rani asal dapil III ini dihadiri ratusan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan konstituen.
Seperti yang disampaikan Maulina Sari warga Jl Kelambir V menyebutkan, warga pasien BPJS mendapat pelayanan buruk di rumah sakit “S”. Bahkan pihak rumah sakit sering menolak pasien BPJS alasan kamar penuh. Bahkan seperti yang dikeluhkan Mastiur, Ianya mengaku miskin dan status janda tapi belum terdaftar peserta BPJS non iuran.
Sama halnya keluhan Ramlah warga jalan Makmur mengeluhkan tidak mendapat BPJS dan bantuan beras miskin. Untuk itu, diharapkan aparat Pemko Medan dapat memfasilitasi keluhan warga dan pengurusan kartu BPJS. Begitu juga pihak manajemen BPJS supaya memperbanyak sosialisasi.
Keluhan lain soal infrastruktur juga disampaikan Ahmad Fauzi warga Tanjung VI lik XII Helvetia Tengah terkait drainase yang tidak ferfungsi di Jl Tanjung Raya dan Jl Kemuning Raya. Akibat drainase rusak mengakibatkan air meluber ke rumah penduduk. Dikatakan Ahmad, masalah tersebut sudah dilaporkan ke Lurah dan Camat namun tidak ada mendapat solusi.
Keluhan hampir sama juga disampaikan Syaiful Syah warga Palem 8 Perumnas Helvetia terkait pengorekan parit yang akhirnya menimbulkan masalah. Seperti, tanah galian dari parit dibiarkan berlama lama di badan jalan. Sehingga pengguna jalan terganggu. Bahkan tanah yang dibiarkan dibadan jalan menimbulkan becek dan debu.
Menyikapi keluhan warga, anggota DPRD Medan Abd Rani SH dari Partai PPP ini mendesak Pemko Medan supaya maksimal mendata warga miskin
Sehingga seluruh warga miskin kota Medan dapat menerima segala jenis bantuan kurang mampu. “Walikota Medan harus perintahkan seluruh kepling supaya mendata warganya yang kurang mampu secara berkelanjutan,” tegas Abdul Rani.
Ditambahkan, terkait buruknya infrastruktur, kepada Dinas PU Kota Medan diminta segera memperbaiki. Selanjutnya Dinas PU harus bekerjasama dengan aparat Kelurahan dan Kecamatan melakukan pengawasan dan perawatan berkelanjutan. Abdul Rani mengaku seluruh aspirasi warga akan disampaikan ke Pemko Medan melalui paripirna dan harapan dapat segera ditindaklanjuti dan terealisasi.
Lambok Manurung
