Dalam 5 Tahun Terdapat 1300 Kasus Kekerasan Terhadap Wanita Dan Anak
Sentralberita| Medan~Survei kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Kementrian Sosial dan Badan Pusat Statistik tahun 2014 diketahui 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 6 anak perempuan mengalami kekerasan.“Berdasarkan data laporan pengaduan masyarakat ke Kementrian PP dan PA, lebih dari 1300 kasus selama kurun waktu 5 tahun terakhir didominasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Marah Sakti Siregar, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat dalam pelatihan Pengarus Keutamaan Gender (PUG), PP dan PA bagi SDM Media yang digelar Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia yang berlangsung di Hotel Four Points, Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (13/9).
Bahkan, lanjut Marah Sakti, kasus perdagangan orang mencapai 509 kasus dengan korban terbesar yakni perempuan dan anak.
Media memiliki peran penting dengan pemberitaan responsif gender, agar timbul efek jera bagi para pelaku tindak kekerasan, eksploitasi perempuan dan anak, termasuk para pelaku perdagangan manusia.
Dalam acara yang dihadiri puluhan jurnalis media cetak, online, blogger, pers kampus dan elektronik ini, Marah mengajak peserta mendalami jurnalisme investigasi. Marah mendorong jurnalis lebih kritis sebagai pihak yang bertanggung jawab pada publik.
“Jurnalisme investigasi merupakan kegiatan peliputan dan penulisan berita secara selidik oleh wartawan untuk mengungkapkan fakta maupun perbuatan ilegal yang sudah merugikan kepentingan masyarakat, publik dan negara,” katanya mengingatkan agar pers jeli melakukan investigasi dimulai dengan perencanaan, peliputan, penulisan dan tindak lanjut (follow up).
Menurutnya, investigasi adalah kegiatan peliputan dan penulisan berita atau fakta secara selidik oleh wartawan dalam rangka mengungkap fakta/perbuatan ilegal yang tersembunyi. Bahkan ada informasi yang disembunyikan orang atau kelompok orang secara sistemik untuk kepentingannya yang merugikan kepentingan masyarakat/publik atau negara.
“Dengan cara itu, informasi akan lebih lengkap. Jadi harus ada perencanaan, riset, dan observasi. Tidak hanya talking news saja,” jelasnya didampingi H Hermansyah, Ketua PWI Sumut.(SB/lin)
