Pak Bupati..!!! Banyak Temuan BPK Belum Diselesaikan OPD

Sentralberita – Asahan | Hingga pertengahan Agustus 2017 masih banyak Organisasi Prangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan LHP BPK kerugian negara yang dikembalikan baru Rp.409.874.214 sementara total kerugian negara mencapai Rp.2.736.872.423.

Hal itu berdasarkan data yang diterima dari Inspektorat Kabupaten Asahan, berdasarkan LHP BPK yang disampaikan kepada Bupati Asahan pada tanggal 30 Mei 2017 kerugian negara yang dikembalikan baru Rp. 409.874.214, sementara kerugian negara mencapai Rp. 2.736.872.423 dan yang masih belum dikembalikan mencapai Rp. 2.326.998.009, jelas Kepala Inspektorat Zulkarnain Nasution saat dikonfirmasi melalui Ruslan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Asahan, Jumat (11/8).

Menurut Ruslan, berdasarkan temuan BPK dinas yang paling besar menimbulkan kerugian negara adalah Dinas Pekerjaan Umum, ” Dinas PU paling besar “, ujarnya tanpa merinci besarnya kerugian negara akibat kegiatan yang dilaksanakan dinas tersebut.

Ketika ditanya, apakah di dinas lain juga ada temuan yang mengakibatkan kerugian negara, ” ada selain dinas PU, kegiatan di dinas Kesehatan juga ada menimbulkan kerugian negara dan belum diselesaiakan “, tegas Ruslan.

Ruslan juga tidak bisa merinci dengan pasti apakah temuan yang harus diselesaikan dengan waktu 60 hari itu akan berlanjut ke proses hukum jika OPD belum menyelesaikan pengembalian kerugian negara, ” pihaknya belum bisa memastikan “, ujarnya.

Sementara dr Aris Yudhariansyah MM Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang perna mengaku jika dinasnya hanya temuan berupa kesalahan administrasi saat dikonfirmasi via selulernya mengatakan, temuan BPK berupa kerugian negara itu bukan di masa kepemimpinannya melainkan sewaktu dijabat oleh dr Dayat, ” itu bukan masa kepemimpinan saya, melainkan kepemimpinan dr Dayat, walau secara administrasi merupakan tanggung jawab saya “, ujarnya.
Sebelumnya Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meminta kepada 13 OPD yang menjadi temuan BPK agar menjadikan skala prioritas.(SB/susilawadi)