Sosialisasi Hukum ‘ DD ‘ Rawan

Hal itu dikatakan Ketua Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Asahan Boby H Sirait SH di selah acara sosialisasi hukum yang dilaksanakan Dinas PMD dengan peserta Camat, Kepala desa, Sekretaris desa dan Pendamping desa yang berlangsung di Hotel Sabty Kisaran selama dua hari (9 -10), ” penggunaan dana desa rawan dan dapat menjadi persoalan hukum di kemudian hari, oleh karenanya jika tidak tahu pihaknya meminta kepada kepala desa agar berkordinasi ke TP4D dan meminta pendampingan ks Kejari Asahan “, tegas Boby H Sirait.
Sementara Elon Unedo Pinondang Pasaribu SH pembicara dari Kejari Asahan mengingatkan agar para pelaku kegiatan dapat besinergi dalam melaksankan kegiatan sesuai perannya masing – masing pada acara sosialisasi hukum penggunaan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, ” intinya kegiatan yang dilaksanakan jangan menjadi persoalan hukum di kemudian hari “, kata Elon.
TP4D akan melakukan pengawasan dan pengawalan sehingga kegiatan berjalan lancar dan pembangunan menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah yang memulai pembangunan dari desa ke kota, ” berkordinasi jika menemukan hambatan, karena DD dapat menjerat pelakunya jika menyimpang “, pungkasnya.
Sujud Prayetno, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Asahan saat dikonfirmasi awak media mengatakan, kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan pihak PMD merupakan kegiatan positif, ” dengan mendengarkan paparan dari narasumber yang dihadirkan aparatur desa bisa lebih nyaman dan tidak ragu lagi dalam menjalankan tugas yang menggunakan dana desa “, ujar Sujud.(SB/susilawadi)