Eldin Pada Rapat Paripurna DPRD Medan Akui Realisasi Pendapatan Tahun 2016 Belum Maksimal
Sentralberita| Medan ~Rapat paripurna dewan untuk mendengarkan nota pengantar wali kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016, Senin (31/7/2017). Rapat dipimpin Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, meminta jajarannya terus meningkatkan kinerja. Karena realisasi pendapatan tahun 2016 belum maksimal, masih 78,4 persen dari target yang ditetapkan Rp5,4 triliun lebih.
Dzulmi Eldin, menyebutkan secara akumulatif realisasi pendapatan tahun 2016 hanya mencapai Rp4,3 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Asli Daeah (PAD) Rp1,5 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp2,7 triliun lebih.
Sedangkan belanja pada tahun 2016 secara akumulatif mencapai Rp4,5 triliun lebih, dari target Rp5,7 triliun lebih (78,4 persen). Terdiri dari belanja operasional Rp3,5 triliun lebih, belanja modal Rp936,5 miliar lebih, dan belanja tidak terduga Rp2,8 miliar lebih.
Untuk bantuan keuangan, disebutkan Eldin, secara akumulatif realisasi transfer mencapai Rp1,5 miliar lebih. Realisasi transfer ini mencapai 85,8 persen dari target yang ditetapkan.
Sentralberita| Medan~ Berdasarkan uraian tersebut, menurut Eldin, maka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 tercatat sebesar Rp34,4 miliar lebih. Rinciannya, terdiri dari saldo dana fasilitas kesehatan (FKTP) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Rp34,5 miliar lebih.
Kemudian saldo dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Dr.Pirngadi Rp60,2 juta, dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp885,6 juta, yang akan dikelola guna mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2017 dan kewajiban yang belum diselesaikan tahun 2016.
Selain itu, kata wali kota, pihaknya juga mencatat masih ada beberapa kekurangan yang lebih bersifat administratif dalam pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan.
Untuk itu, kata Dzulmi Eldin, ke depan masih harus terus ditingkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Karena masih ditemukan beberapa kekurangan yang lebih bersifat administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab masa yang akan datang Kota Medan akan membutuhkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar guna mendukung percepatan dan perluasan pembangunan kota. (SB/husni l)
