DPRD Medan Nilai Sekolah Lima Hari Berdampak Positif
Sentralberita| Medan~ Anggota Komisi B DPRD Medan, Surianto, SH sangat mendukung pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengusulkan agar waktu sekolah pada anak menjadi lima hari. Artinya, pada Sabtu dan Minggu maka pelajar diliburkan dari kegiatan belajar mengajar.
“Usulan lima hari waktu sekolah pada anak sangat baik. Sebab, quality time kepada keluarga lebih banyak dan orangtua bisa mengawasi kegiatan anak sepenuhnya”, ujar Butong sapaan akrabnya, Selasa (13/06).
Selanjutnya, dikatakannya, ada sejumlah dampak positif apabila kebijakan ini diterapkan dalam sistem pendidikan di Tanah Air. “Pertama kontrol pada anak lebih terjamin, khususnya perkotaan,” ujar politikus Gerindra ini.
Tak hanya itu, dengan diliburkannya hari Sabtu dan Minggu, maka dengan waktu belajar lima hari di sekolah ke depan memungkinkan waktu belajar untuk penguatan pendidikan karakter. “Juga Penguatan implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS),” terangnya.
Lanjutnya, program sekolah lima hari juga menguatkan pada anak dalam penyaluran minat dan bakat. Belum lagi bisa memenuhi beban mengajar minimal.
Terlepas dari itu semua, Butong juga meminta kesiapan dari pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Seperti penambahan ruang kelas dan sertifikasi guru yang harus ditingkatkan.
“Bagaimana guru mau fokus, disiplin dan mematuhi peraturan dalam mengajar muridnya, sedangkan hidupnya saja dalam kemelut dan tidak sejahtera, karena gaji masih dibawah rata-rata”, terang Butong.
Untuk itu diharapkan, agar kedepannya Disdik Kota Medan lebih meningkatkan keperduliannya terhadap nasib guru dan melakukan sosialisasi kepada guru demi kepentingan bersama, harapnya.
Sementara itu, Kadisdik Kota Medan Hasan Basri ketika dikonfirmasi mengatakan, Disdik Kota Medan siap untuk lima hari belajar terhadap siswa. Namun, saat ini peraturan Kemendikbud belum turun sehingga pihaknya masih menunggu untuk pelaksanaannya.(SB/01)
