Aksi Bom Bunuh Diri Bertujuan Indonesia Ingin Terus Gaduh
Sentralberita| Jakarta~ Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai, aksi bom bunuh diri terjadi di Terminal Bus Kampung Melayu Rabu (24/5) malam adanya
pihak-pihak yang ingin Indonesia terus gaduh dan tidak aman.
Setelah suasana politik identitas yang belakangan semakin tajam, ada pihak yang berusaha memanfaatkan kesempatan ini. Hal inilah yang sedang diupayakan beberapa pihak yang politik identitas ini berimplikasi negatif bagi bangsa Indonesia.
“Saya meyakini bahwa pelaku hanya sekedar memanfaatkan momentum menguatnya sentimen politik identitas untuk kepentingan dan agenda yang lebih besar,” kata Muradi, Kamis (25/5).
Ia menganggap aksi keji bom bunuh diri di kawasan terminal Kampung Melayu tersebut memiliki agenda yang kurang lebih sama dengan yang diagendakan di sejumlah negara, yakni Manchester, Bangkok, serta aksi okupasi wilayah oleh ISIS di Marawi, Philipina Selatan.
Menurutnya, sentimen politik identitas yang sempat mengharu birukan ruang publik dan elite politik nasional, jika tidak segera disudahi, maka akan berimplikasi negatif bagi eksistensi berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan organisasi teror telah memanfaatkan cela itu untuk kepentingan mereka.
Setidaknya, menurut dia, hal ini harus menjadi hal penting yang segera direspon publik, elite politik dan pemerintah. Karena itu, langkah yang harus dilakukan publik adalah memastikan semangat politik identitas yang selama ini menguat harus diarahkan pada hal yang positif.
Yakni politik identitas dengan penegasan pada toleransi, dan bahu membahu menjaga entitas dan identitas keindonesiaan. Karena dengan semangat itu, peluang kelompok dan jaringan teroris yang ada menjadi kehilangan momentum dan tidak lagi mendapatkan tempat di bumi Indonesia.
Salah satu cara melawan radikalisme dan terorisme adalah dengan menekankan kepercayaan pemerintah dan aparat keamanan mampu memberantas radikalisme dan terorisme. Sehingga dengan penekanan itu, ia yakin pemerintah dan aparat keamanan, khususnya polri akan bertugas dan bertindak tegas dalam menjaga warganya dan menjaga keindonesiaan dari ancaman radikalisme dan terorisme. (SB/Rep)
