Hendrik: Pergantian Ketua KPU Medan Patut Dicurigai
Sentralberita| Medan~ Politisi Partai Demokrat (PD) Hendrik Halomoan Sitompul, MM mencurigai ada sesuatu dibalik pergantian Ketua KPU Medan, dari Yenny Khairiyah Rambe kepada Herdensi Adnin.Terlebih lagi, pergantian ini dilaksanakan beberapa bulan, menjelang pelaksanaan tahapan Pilgubsu 27 Juni 2018 mendatang.“Selaku politisi, kami patut mencurigai apa motif pergantian Ketua KPU Medan, yang dilaksanakan KPU Sumut ini. Kalau ada masalah sesama komisioner, seharusnya bisa diselesaikan diinternal KPU Medan tanpa harus dilakukan pergantian ketua. Ini jadi pertanyaan besar dimpublik, ada apa dibalik ini,” ujar Hendrik yang juga pengurus DPD Partai Demokrat Sumut kepada Analisa ketika ditemui di Medan, Kamis (18/5).
Selama ini, ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini, ia melihat kinerja KPU Medan sangat baik dengan diselesaikannya Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 lalu serta Pilkada Medan 2015 lalu, tanpa ada masalah. Kalaupun ada permasalahan itu, itu bukan semata dibebankan pada ketua tetapi merupakan kesalahan bersama. Sebab yang kami tahu, kinerja komisioner KPU merupakan kolektif kolegial. Jadi, seharusnya pergantian yang dilakukan KPU Sumut, harus memiliki dasar serta alasan kuat dan dicerna dengan cermat.
Terkejut
“Karenanya, kita sangat terkejut saat membaca pemberitaan hari ini (Kamis-red) terkait pergantian ketua ini, terlebih lagi menjelang Pilgubsu 2018. Kejadian ini, jika dipandang dari kacamata politik, merupakan peristiwa mengejutkan sekaligus mencurigakan. Terlebih lagi, partai kami (PD) pada Pilgubsu 2018 mendatang akan mengusung kader kami untuk maju dalam Pilgubsu. Kami menduga ‘ada sesuatu’ di sini, seperti kemungkinan ‘adanya pesanan’ dari pihak tertentu,” jelasnya sembari mengharapkan, agar KPU Sumut tidak berpolitik.
Lebih lanjut aktivis anti korupsi ini, juga mengkhawatirkan pergantian ini merupakan contoh bagi daerah-daerah lainnya.
Reposisi susulan
Bukan tidak mungkin juga, ungkapnya, setelah KPU Medan, juga berlangsung rotasi atau reposisi di KPU daerah lain se-Sumut. “Jika ini terjadi, dewan dan partainya akan membawa ini ke ranah DKPP. Kami akan laporkan KPU Sumut terkait pergantian ini,” tukas alumni PPRA 52 Lemhanas RI ini.
Ke depan, lanjutnya, ia akan mendorong Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Sumut dan FPD DPRD Medan, untuk memanggil KPU Sumut dan KPU Medan, guna diminta klarifikasi terkait pergantian Ketua KPU Medan ini.
“Kami melihat nilai politisnya di sini, sangat besar. Jika dugaan kami tepat, Fraksi Demokrat DPRD Medan mendesak Walikota Medan agar mencabut bantuan anggaran APBD Medan ke KPU Medan. Kami juga minta Walikota, juga menarik para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di KPU Medan ke Pemko Medan. Kami juga akan laporkan hal ini ke DKPP,” tegasnya. (SB/01)
