Gubsu Minta Pemda Bersinergi Mencapai Target Pembangunan Sumut 2018

Gubsu Erry bersama wakil pada Musrembang

Sentralberita| Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi menegaskan, antar pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota, provinsi dan pusat harus bahu membahu dalam melaksanakan program kerja pembangunan dengan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) nya masing-masing.

 ‘’Kita sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten/Kota bersinergi dan saling dukung dalam merumuskan rencana pembangunan strategis,’’ sebut Gubsu Erry saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2018 Zona I Wilayah Pantai Timur (PT), di Hotel Grand Mercure Medan, Senin (13/03/2017).

Hadir Ketua DPRDSU Wagirin Arman, Wagubsu Nurazizah Marpaung, mewakili bupati/walikota di 12 kabupaten/kota Pantai Timur Sumut,  Kasubbid Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Kemendagri, para SKPD di lingkungan Pemprovsu, BUMD, Kepala Bappeda se-Sumut, narasumber Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provsu Arif Budi Santoso dan Badan Pusat Statistik serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry menjelaskan, sasaran prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018  menitikberatkan pada 10 program prioritas nasional yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah serta politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Baca Juga :  Pimpin Apel Bersama Dinas SDABMBK, Ini Pesan Rico Waas

Mencermati 10 prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Provsu pada tahun 2018 akan mensinergikan kepada 9 prioritas pembangunan dengan titik fokus pada program prioritas, antara lain pertama, peningkatan aksessibilitas dan kualitas pembangunan, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan, kedua, peningkatan infrastruktur dan pengembangan kawasan wilayah mendukung daya saing perekonomian, pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, dengan pendekatan kewilayahan agropolitan dataran tinggi bukit barisan.

 Kemudian, keempat, peningkatan daya saing produk pertanian, perikanan, peternakan melalui hilirasi industri pertanian, perkebunan yang memberikan nilai tambahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna, inovasi dan kreatifitas. Kelima, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, UMKM, industri rumah tangga, agribisnis dan pengembangan pasar radisional, terminal agribisnis dan pasar induk. Keenam, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui dorongan penciptaan lapangan kerja dan pengusaha pemula.

 Ketujuh,  peningkatan taraf hidup masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan, kedelapan, peningkatan dukungan pengembangan KSN Danau Toba sebagai KSPN bertaraf internasional serta terakhir, kesembilan, mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah.

Baca Juga :  Di Kantor KPU, Personil Polres Pakpak Bharat Melaksanakan Pengamanan

Gubsu Erry juga berharap perbaikan berbagai infrastruktur diberbagai bidang, untuk menunjang peraturan daerah Provsu tentang lahan yang tidak boleh dialihfungsikan, Pemprovsu akan memberikan reward kepada desa yang dapat mempertahanlan lahan pertaniannya agar tidak berkurang memotivasikan agar lahan pertanian di Sumut tidak berkurang.

Sementara Ketua DPRDSU Wagirin Arman mengapresiasikan kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mensinkronisasikan rencana program pembangunan Kabupaten/Kota dengab Provsu dan Program Nasional.

 “DPRD memang tidak secara teknis ikut menyusun dan membahas secara detail rencana program pembangunan tetapi mengawasi jalannya pembangunan agar apa yabg diharapkan masyarakat Sumut terintegritas antara program kegiatan Kabupaten/Kota dengan Pusat,”ujar Wagirin.

Kepala Bappeda Sumut Irman menyampaikan tujuan dilaksanakannya Pra Musrenbang ini untuk mensinkronisasi perencanaan pembangunan serta penyelarasan program kegiatan target alokasi anggaran pembangunan antara provsu dengan kabupaten/kota yang masih belum sesuai dengan urusan kewenangannya. (SB/01)

Tinggalkan Balasan

-->