Komisi D DPRD Medan Kunker, Ini Jawaban Kadis PU Medan Khairul Syahnan
Sentralberita| Medan ~ Komisi D DPRD Medan yang diketuai Sahat mSimbolon elakukan kunjungan kerja ( kunker) ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) diterima Kadis Khairul Syahnan di ruang Dinas PU, Senin (13/2/2017).
Perbincangan Komisi D DPRD Medan yang dihadiri antara lain Hendra DS, Abdul Rani, M.Erief, Ilhamsyah, Ubay Dilla, Paul Mei A Simanjuntak dan Jumadi mempertanyakan soal infrastruktur.
Abdul Rani menyebutkan beberapa masyarakat mengeluhkan akses jalan rusak, seperti di Jalan Sutomo dan Jalan Panglima Denai.
Padahal Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menargetkan pada 2017 seluruh ruas jalan di Medan harus sudah dalam keadaan baik.
“Pak, banyak akses jalan kita belum baik. Wali Kota kan sudah menargetkan pada 2017 kondisi jalan harus baik,” kata Abdul Rani.
Menanggapi pertanyaan ini, Khairul Syahnan berdalih bahwa jalan rusak tak hanya jalan kota melainkan jalan provinsi.
Bahkan Khairul Syahnan menceritakan perbaikan jalan provinsi telah dilelang namun tak kunjung diperbaiki.
“Lebih dari 40 Km jalan provinsi ada di Kota Medan. Jalan ini juga sudah dilelang tapi tak kunjung diperbaiki,” kata Syahnan.
Para anggota DPRD tak kunjung mengiyakan perkataan Khairul Syahnan. Abdul Rani meminta Khairul Syahnan mempertanyakan proyek perbaikan jalan ke PU provinsi.
“Mereka di sana juga warga Medan, punya KTP Medan. Tolong diperhatikan juga. Tanyakan ke PU provinsi,” ucap Abdul Rani mengakhiri.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Khairul Syahnan menyebutkan, bahwa saat ini 80 persen jalan Kota Medan telah dalam kondisi baik.
Panjang jalan Kota Medan melebihi 3000 Km dan jalan provinsi melebihi 40 Km. Pada 2017, Dinas PU memiliki anggaran melebihi Rp 1 triliun. Jumlah ini sebut Syahnan tak cukup untuk menjamin seluruh jalan dalam kondisi baik.
“80 persen sudah baik. 2017 kita diberikan anggaran Rp 1 triliun. Kalau ditanya cukup pasti gak cukup lah. Surabaya dan DKI Jakarta sudah habis bertriliun tapi gak cukup kok,” sebut Khairul Syahnan kepada Senin (13/2/2017).
Ditanya mengenai perbaikan drainase yang seharusnya selesai pada 2016, Khairul Syahnan menyebutkan pihaknya memiliki hutang Rp 25 miliar kepada para pemborong.
Perbaikan drainase sebut Khairul Syahnan telah tuntas, dan hutang akan segera dibayar pascamendapat persetujuan DPRD.
“Nanti kami (Dinas PU) bayar, tunggu persetujuan DPRD dan hasil investigasi inspektorat. Itulah resiko telat menyelesaikan proyek,” sambungnya.
Pernyataan Khairul Syahnan lantas dikomentari Anggota DPRD Komisi D Jumadi.”Biar masayarakat menilai bagaimana kondisi jalan kita (Medan). Kalau PU bilang 80 persen baik, ya itu pendapat mereka. Bergitu juga tentang drainase,” jelas Jumadi.
Jumadi juga keberatan saat Dinas PU hanya memberikan anggaran namun tidak dilengkapi spesifikasi. “Kita hanya tahu anggaran. DPRD tidak pernah dilibatkan mengenai berapa ketebalan aspal, dan beton. Jadi kalau ada yang cepat rusak, sangat kita (DPRD) sayangkan. Kedepannya semua harus terbuka,” ucapnya mengakhiri. (SB/01)
