Pansus Perangkat Daerah Final, Bahrum: SKPD Ada yang Digabung dan Dihapus

Dalam rapat di ruang banggar gedung dewan, Rabu (23/11) yang dipimpin ketua pansus HT Bahrumsyah bersama anggota Daniel Pinem, Andi L Gaol, Waginto, Hamidah, Abd Rani dan Asmui. Dari pihak eksekutif Kabag Hukum Pemko Medan Suleman, Plt Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortala) Pemko Medan Sri Jumiati Harahap menyepakati hasil pembahasan agar ditetapkan menjadi Perda.
Menurut Ketua Pansus HT Bahrumsyah dari draf ranperda yang diajukan Walikota Medan banyak yang dirubah pansus. Perubahan itu menjadi catatan dikarenakan data yang diajukan tidak dapat dipertanggungjawabkan pejabat SKPD dimaksud, akhirnya gret tipe menjadi menurun.
“Ada kesan data itu dimanipulasi dan dimark up. Ketika kita cek ternyata data yang disampaikan banyak yang salah. Kita tidak bermaksud menurunkan tipe satu Dinas, tetapi kita hanya meluruskan fakta yang sebenarnya,” ujar Bahrumsyah.
Dari beberapa hasil pembahasan memutuskan, Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) digabung dengan Dinas Pertamanan. Sedangkan Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) digabung dengan Badan Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
Sama halnya dengan Dinas Kebersihan akan gabung dengan Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan urusan persampahan. Sedangkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditiadakan sesuai surat edaran Mendagri.
Begitu juga Badan Kearsifan akan bergabung dengan Badan perpustakaan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kersipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dak kearsipan.
Terkait hal itu, Bahrumsyah berharap kepada walikota Medan Drs Dzulmi Eldin supaya segera menyesuaikan hasil pembahasan pansus dengan draf ranperda sebelumnya. Selain itu Bahrumsyah meminta Pemko Medan juga segera menyiapkan Perwal sehingga untuk pembahasan R APBD 2017 dapat segera dilakukan.
Sementara itu, informasi yang diperoleh wartawan, badan musyawarah DPRD Medan telah menjadwalkan penetapan untuk laporan pansus sekaligus pendapat fraksi untuk pengambilan keputusan persetujuan Ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah pada Senin (28/11) mendatang.(SB/01)