Rektor UMSU: Program Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkesan Sendiri-Sendiri
Medan, (sentralberita)- Rektor Universitas Muhammadiyah Suatera Utara (UMSU) mengatakan, untuk menghadirkan kembali GBHN merupakan keniscayaan dalam konteks bangsa saat ini agar pembangunan antara pusat dan daerah terintegrasi.
“Karena selama ini terkesan pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan sendiri-sendiri. Seharusnya ada semacam aturan yang mengikat agar program yang telah disusun itu dijalankan di daerah-daerah.”ujarnya saat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Goes to Campus mengunjungi Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam acara Diskusi Kebangsaan tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diadakan di Aula Kampus Jalan Kapt. Mukhtar Basri, Rabu (7/9).
Turut hadir dalam acara ini Rektor UMSU Dr Agussani, MAP, Wakil Rektor II Akrim, MPd, Sekretaris Rektor Gunawan, M.TH, pimpinan fakultas, mahasiwa, pembicara dari UMSU Dr Abdul Hakim Siagian, Arifin Saleh, M.SP dan Dr Prawidya Hariani, M.Si, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR H Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., MM, Anggota Dr Jumirat Girsang, SH.,MH dan Anggota Badang Pengkajian MPR Prof Dr Darmayanti Lubis.
Menurut Rektor, terkait dengan wacana menghidupkan kembali GBHN, UMSU melalui Lembaga Konstitusi sebelumnya telah menyiapkan draf amandemen UUD 1945 dan telah diberikan langsung kepada Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
Begitu pentingnya wacana dialog tentang GBHN itu, lanjut rektor, maka UMSU menyiapkan tiga pemikir untuk memberikan masukan pada diskusi bertajuk “MPR Goes to Campus”.
Rektor Dr Agussani, MAP mengapresiasi kepercayaan yang diberikan MPR RI kepada UMSU untuk ikut berperan memberikan kontribusi pemikrian dalam persoalan-persoalan kebangsaan.
“Ini adalah momen penting untuk memberikan kontribusi dan pemikiran untuk bangsa ini. Sebagai salah satu universitas di bawah persyarikatan Muhammadiyah, UMSU berada pada urutan ke-7 dari 169 PTM se-Indonesia selalu aktif ikut dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menjawab persoalan bangsa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarul Zaman, M.Sc mengatakan UMSU memiliki aktivitas akademik dan kemahasiswaan yang luar biasa sehingga MPR menunjuk UMSU menjadi salah satu tempat sosialisasi reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional. (SB/01)
