Kinerja Miring DPR 2015
Jakarta, (Sentralberita)- Sepanjang tahun 2015, ada sejumlah catatan miring atas kinerja anggota parlemen.
Kegaduhan-kegaduhan itu muncul bukan hanya dari para anggota DPR, melainkan juga dari sikap pimpinan lembaga legislatif tersebut.
catatan miring kinerja DPR pada tahun 2015 seperti yang dilansirKompas.Com:
Minta dana “ini-itu”
Sepanjang 2015, setidaknya ada tiga permintaan DPR yang menimbulkan kritik, bahkan dari internal anggota DPR sendiri.
Pertama, DPR merencanakan tujuh megaproyek di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pimpinan DPR meresmikan pembangunan alun-alun Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Presiden Joko Widodo sudah menolak rencana itu. Namun, jelang pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pada 30 Oktober 2015, muncul anggaran Rp 740 miliar untuk pembangunan ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi.
Lima proyek lain akan dikerjakan secara bertahap menggunakan anggaran tahun selanjutnya.
Para wakil rakyat juga meminta adanya dana aspirasi di daerah pemilihan. Jumlahnya mencapai Rp 20 miliar per anggota.
Setelah mendapatkan kritik tajam, pemerintah memutuskan menolak usulan dana aspirasi ini dan tidak mengalokasikannya dalam APBN 2016.
Selain itu, Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengusulkan kenaikan tunjangan wakil rakyat. Kenaikan itu untuk tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.
Pemerintah menyetujui sebagian kenaikan tunjangan itu, sehingga total pendapatan anggota DPR per bulan naik Rp 10 juta per orang.
Anggota Fraksi Nasdem mengambil sikap mengembalikan tunjangan yang sudah cair ke Setjen DPR dan meminta agar kenaikan tunjangan selanjutnya tak ditransfer. Anggota PPP Arsul Sani pun melakukan langkah yang sama.(SB/01)
