Pemda Tapsel dan PT Shinohydro Tutup-Tutupi TKA dalam Pembangunan PLTA

Zulham, Ketua PC IMM Tapsel (foto-SB/dok)

Sentralberita| Medan~ Pemda Tapsel terkesan menutup-nutupi data tentang  Tenaga Kerja Asing (TKA)  yang terlibat  dalam Pembangunn Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Demikian juga .PT Shinohydro tidak berani menyampaikan kejelasan informasi terkait jumlah dan peruntukan TKA yang sekarang tinggal di daerah Marancar dan Sipirok.

Menurut Ketua  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tapsel, belakangan ini semakin ramai  diperbincangkan masyarakat terutama setelah beredarnya informasi keterlibatan beberapa Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kerlibatan TKA di pembangunan PLTA ini menjadi sorotan karena ketidakjelasan informasi dari pihak Pemerintah maupun PT Shinohydro sebagai perusahaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan PLTA ini, baik soal Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sudah dipenuhi atau tidak.

Zulham Hidayah Pardede, Ketua Umum Pimpinan Cabang  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tapanuli Selatan-Padang Sidimpuan (PC IMM Tapsel –PSP) beranggapan bahwa sudah saatnya Pemda Tapsel mengungkapkan informasi keberadaan TKA yang terlibat di pembangunan PLTA itu.

“Saya kira Pemda tidak perlu takutlah untuk mengungkapkan keberadaan TKA yang terlibat di pembangunan PLTA itu, kita hanya ingin keterbukaan informasi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan disana sini”, ujar Zulham.

Zulham menjelaskan, Jika memang keberadaan TKA itu suatu kebutuhan, kita sangat mendukung langkah yang diambil Pemda Tapsel tetapi dengan catatan. “Harus tetap memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing”.

Ketua Umum PC IMM Tapsel-PSP ini mengkhawatirkan Kalau Pemda Tapsel tetap tertutup terkait persoalan TKA ini, akan terjadi konflik  dan sudah terjadi di beberapa daerah.

“Di beberapa daerah,  TKA  merasa di “back up” Pemda setempat sehingga bersikap arogan bahkan ada yang sampai menghina warga pribumi, contohnya di Kecamatan Pahae, Taput”, Paparnya.

Ketua Umum PC IMM Tapsel inimeminta Pemda a harus lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Semaksimal mungkin Pemda harus mendorong pihak pengelola pembangunan PLTA agar lebih mengedepankan masyarakat sekitar, karena bagaimanapun segala pembangunan yang berada di negara ini haruslah diperuntukkan dalam rangka mensejahterakan warga Indonesia.  (SB/01)

 

 

Comments

Tinggalkan Balasan