Penahanan Terdakwa Taufik Sitepu Melanggar HAM Harus Bebas Demi Hukum

Abdul Syukur SH

sentralberita | Medan ~ Penahanan terdakwa dugaan tindak pidana korupsi PT Kereta Api ( KAI) Sumbagut – Aceh,Taufik Sitepu dinilai melanggar Hak Azasi Manusia ( HAM)

Hal tersebut ditegaskan Abdul Syukur Siregar SH kuasa hukum Taufik Sitepu,menanggapi status penahanan kliennya yang dinyatakan telah habis dan tidak ada penetapan perpanjangan baru hingga saat ini oleh majelis hakim.

“Seharusnya klien kami sudah harus dikeluarkan dari tahanan,ini sudah melanggar HAM,pak Taufik ditahan secara illegal tanpa dasar hukum”,tegas Abdul Syukur Siregar kepada wartawan,Rabu (13/10).

Syukur mengungkapkan,penahanan kliennya sudah habis pada tanggal 20 September 2021 dan hingga saat ini belum ada perpanjangan penahanan dari majelis hakim maupun Pengadilan tinggi.

” Jadi ini sudah jelas,Taufik Sitepu sudah harus bebas demi hukum,penahanan ini illegal dan melanggar hukum”,tandasnya.

 Abdul Syukur juga menyoroti saksi ahli yang pada sidang Senin (11/10) menerangkan tentang bagaimana menilai dan menghitung nilai pasar dan juga yang katanya menjadi “kerugian negara”, akan tetapi sungguh sangat tidak relevan jika pihak akuntan public yang katanya “berhak menyatakan kerugian negara” tidak melakukan konfrontir kepada seluruh saksi-saksi dan juga terdakwa untuk dapat menyatakan adanya kerugian negara, sebagaimana yang di tuduhkan kepada terdakwa, sehingga terlihat adanya keberpihakan saksi ahli tersebut kepada PT. Kereta Api Indonesia Divre 1.

Saksi ahli Agraria juga menyatakan dengan jelas groundcart HANYA SEBAGAI PERMOHONAN SAJA, dan bukan menjadi kepemilikan berdasarkan UUPA no. 5 tahun 1960.

Menurutnya sudah jelas juga aturan terhadap kepemilikan tanah yang berlaku di Indonesia adalah merujuk UUPA No. tahun 1960, sehingga sampai dengan sekrang ini pihak PT, Kereta Api Indonesia Divre 1, bahkan belum mempunyai dasar kepemilikan terhadap objek terperkara tersebut.”Sehingga objek perkara aquo menjadi tanah negeri yang bebas sudah seharusnya menjadi jelas dan tegas bahwa tidak adanya unsur tindak pidana korupsi yang di tuduhkan kepada klien 

Syukur menilai baik pihak PT. Kereta Api Indonesia Divre1 dan ataupun pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera utara terkesan “memaksakan” kliennya menjadi satu-satunya pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sementara saksi Joko Wahyuno dihadapan hakim mengatakan,

 pihak KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting melakukan penilaian terhadap harga berdasarkan nilai pasar (tanah, nilai sewa pasar per tahun dan nilai sewa pasar perbulan berdasarkan permohonan dari pihak PT, Kereta Api Indonesia.

 Saksi tersebut menyebutkan  pihaknya melakukan investigasi langsung dan atau melakukan survey langsung ke lapangan terhadap objek yang akan di nilai. 

 Pihak KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting setelah melakukan penilaian terhadap nilai pasar (tanah, nilai sewa pasar per tahun dan nilai sewa pasar perbulan, kemudian membuat tabel proyeksi terhadap nilai kerugian PT. Kereta Api Indonesia selama 5 (lima ) tahun dan menyimpulkan bahwa nilai pasar adalah sebesar Rp. 11.095.502.000 (sebelas milyar sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah)

Sementara saksi Bono jatmiko, AK.CA. CACP  menyatakan melakukan penilaian berdasarkan laporan dari KJPP dan juga berdasarkan konfrontir dari saksi-saksi serta terdakwa .

“Saksi-saksi dan terdakwa yang pernah di periksa dan di ambil keterangannya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang mana keretangan mereka juga menjadi dasar dari auditor Kantor Akuntan Publik Pupung Heru. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hanya menghadirkan saksi-saksi dari pihak PT. Kerata Api Indonesia saja”.jelas Syukur.

Sedangkan saksi Dr. Dayat Limbong, SH, M.Hum menyebutkan groundcart biasanya di gunakan oleh instasi pemerintah yang dalam hal ini bergerak di bidang perkereta apian, sesuai dengan buku yang di tulis oleh PT. Kereta api bahwa groundcart menguraikan dan menjelaskan batas2 tanah yang sudah di berikan kepada perusahaan kereta api negara.

Groundcart di lakukan dan di ukur oleh plantmaster dan disahkan oleh kepala kantor kadasater dan residen setempat, 

bahwa groundcart bukan merupakan bukti kepemilikan sesuai administrasi pertanahan yang di atur dalam pasal 16 UU no. 5 tahun 1960, tapi untuk kepentingan pemerintah yang di ukur oleh plantmaster dan kegunaannya untuk keperluan pemerintah dan bukan merupakan menjadi kepemilikan akan tetapi berfungsi sebagai salah satu permohohan hak ke pemerintah,

bahwa groundacart bukanlah bukti yang kuat sebagai kepermilikan akan tetapi hanya sebagai permohonan saja.(FS/sb)