EPZA: Stop Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

sentralberita | Medan ~ Tindakan kekerasan kembali terjadi terhadap seorang wartawan. Kali ini dilakukan oleh pengawal Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dengan cara mencekik pada bagian leher. Peristiwa tersebut terjadi saat momen tinjauan lapangan oleh Menhub ke Batam, Kepulawan Riau (Kepri), Sabtu (18/9).

Menanggapi peristiwa tersebut pengamat hukum dan sosial Sumut Eka Putra Zakran, SH MH (EPZA) menyatakan bahwa semestinya tindak kekerasan tidak perlu terjadi, kata EPZA pada Minggu (19/9) di Medan.

“Sangat kita sesalkan jika ada tindakan kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh petugas atau pengawal Menhub. Apakali rupanya yang dilakukan wartawan, sehingga pengawal Menhub tersebut sampai mencekik leher wartawan. Sudah gak benar tindakan pengawal Menhub itu”,tegasnya sembari meminta agar wartawan membuat laporan pengaduan ke Polisi.

Dikatakan EPZA,semestinya pengawal pejabat publik bersikap humanis, bukan anarkis. Mereka kan harusnya sudah terlatih, baik mental maupun spritualnya dalam melakukan pengawalan. Jadi bekerjalah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Kalau anarkis berarti keluar dari SOP.

“Masa hari gini masih ada tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput. Harusnya bersinergi lah. Mereka para jurnalis juga dalam rangka menjalankan profesinya kan. Mereka dilindungi UU kok. Jadi pengawal Menhub tidak perlu melakukan tindak kekerasan. Arogan namanya itu”, kecamnya.

Model pengawalan seperti itu harus dievaluasi,dan Menhub harus memberi teguran keras dan bila perlu sang pengawal harus dicopot .” Kalau belum berjiwa humanis, jangan diberi tugas kelapangan, di kader saja lah dulu itu, biar tidak melanggar SOP yang ada”,sebutnya.

“Pertanyaannya, sehat gak jiwanya itu. Saya karena alumni Magister Hukum Kesehatan, penting saya pertanyakan itu. Sebab kalau pisik sehat tapi psikis gak sehat, maka akan muncul sikap tempramental dan arogansi berlebihan, seolah merasa dia yang patennya. Nah, sifat ini gak bagus ada dalam diri pengawal atau petugas pejabat publik”,kata EPZA.

Dikatakan EPZA sama siapapun tidak layak dan melanggar hukum perlakuan seperti itu apalagi dilakukan terhadap wartawan yang sedang bertugas.”Sama masyarakat lain pun saya gak setuju ada tindak kekerasan. Apalagi terhadap wartawan. Pokoknya sangat kita sesalkan perbuatan itu. Jadi tolong di stop tindakan kekerasan terhadap aktivis dan jurnalis ini”,pintanya.

Menurut EPZA,kalau antara pejabat bisa bersinergi di lapangan,tentu kejadian yang memalukan itu tidak akan terjadi.

Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepada Menhub, sehingga Kemenhub menerbitkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan orang ke luar negeri.

Pengawasan itu dilakukan melalui Darat, Laut dan Udara sebagainupaya mengantisipasi dan mencegah penyebaran Varian Virus Covid-19 termasuk Vatian Mu (B1.621) masuk ke Indonesia melalui simpul-simpul transportasi yang melayaini rute internasional.( FS/sb)