PSI Madina : Penyediaan Foto Kepala Daerah Tidak Memiliki Payung Hukum
sentralberita | Madina ~ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah, tidak ada disebutkan peyediaan Foto Kepala Daerah di Ruang Kerja Pejabat Eselon II, III dan IV Serta Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah.
Demikian ditegaskan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Abdul Khoir Nasution di sekretariat Kantor DPD PSI Madina Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan kota, Kamis (09/09/2021).
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD PSI Madina dalam hal menanggapi viralnya penyediaan foto kepala daerah Madina, khususnya pada pet wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution yang lambang kepala burung garuda mengarah kekiri, tidak sesuai dengan bunyi PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa lambang kepala burung garuda mengarah kenkanan yang artinya kebaikan.
“Yang atur dalam Permendagri No 7 Tahun 2006 pada Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah adalah Lambang Negara, Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tidak ada bunyi yang menyatakan kepala daerah”.pungkasnya
Dan lanjutnya, jika merujuk pada Permendagri No 7 Tahun 2006 tersebut, pengadaan Foto Bupati dan Wakil Bupati Madina ini terkesan di paksakan. Karena, dinilai tidak memiliki Payung Hukum yang jelas.
Apalagi dengan adanya bandrol harga yang disuga sampai jutaan rupiah sebagaimana telah diberitakan oleh dibeberapa media On Line dan Catak”.sebutnya
Maka dari itu tambahnya, bila dilirik atas dasar Permendagri No 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Pemerintah Daerah. Kita dari DPD PSI Madina meminta dengan tegas agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas pihak – pihak yang menjadi Penyedia Foto Bupati dan Wakil Bupati Madina tersebut. Apalagi Foto yang Salah Edit, sehingga melecehkan Lambang Negara. (Sb/red)
