Pemprovsu Diminta Selektif Berikan Bantuan

sentralberita | Tapsel ~ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta selektif dalam memberikan bantuan kepada organisasi kelompok masyarakat didaerah kabupaten/kota. Pasalnya, ada kelompok masyarakat seperti kelompok tani yang sudah mendapat bantuan didaerah namun tetap juga mendapat bantuan dari Pemprov.

Disisi lain, ada organisasi atau kelompok yang tidak mendapat bantuan sama sekali, baik dari pemda maupun pemprov. Karenanya, pemprov harus selektif agar tidak terjadi tumpang tindih.

” Pemprovsu harus selektif agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Ketua DPRD Tapsel Husin Sogot Simatupang saat memberikan masukan pada rangkaian kunjungan kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumut serta anggota DPRD Sumut asal Dapil VII di Aula Bappeda Tapsel, Rabu, kemarin.

Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti seputar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota. Menurutnya, kewajiban dan tanggungjawab itu adalah beban bersama antara pemda dan pemprov. Sebab, kabupaten/kota adalah wilayah Pemprov. Kemudian, sangat banyak asset Pemprov yang berada di kabupaten/kota.

Dicontohkannya, dibidang pendidikan. Sesuai UU 23/2014, pengelolaan SMA dan SMK adalah wewenang Pemprov. Namun, jika ada bangunan SMA atau SMK yang rusak didaerah, masyarakat tetap menyalahkan pemda.

Kasus lain, seperti jalan provinsi yang berada di Kecamatan Arse. Pada 2020 kemarin, anggarannya direfocusing. Saya berharap pada laporan pertanggung jawaban Pemprovsu bisa diluruskan kembali, ucapnya.

Itulah beberapa pandangan yang harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Harapannya, kedepan bisa lebih baik, pungkasnya. (Par/red)