Sudah di-PHK, 21 Orang Buruh Digugat PT Lonsum Rp 2 Miliar

sentralberita | Rampah ~ PT London Sumatera (Lonsum) sebelumnya dituding melakukan pemecatan sepihak terhadap 21 buruh perempuan yang bekerja di Kebun Rambung Sialang Estate, Kabupaten Serdang Bedagai.

Tak cukup melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pemberian pesangon, PT Lonsum juga menggungat para buruh itu dengan nilai Rp 2 miliar dalam dua perkara yang terpisah.

Dikutip Senin (5/4), Kasus ini pun tengah bergulir dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Medan.

Informasi yang dikumpulkan, 21 orang buruh wanita itu digugat dengan dua perkara yang terpisah, dimana 18 orang buruh dengan nomor perkara : 11/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Mdn dan gugatan kedua dengan 3 orang buruh dengan nomor perkara : 12/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Mdn.
Rita Sentosa, buruh PT Lonsum ini mengatakan, dia dan teman-temannya sebenarnya sudah bekerja belasan tahun.

Mereka bekerja pada bagian perawatan kelapa sawit seperti membabat rumput, memupuk dan menyemprot tanaman.
Ia masih mengingat jika terakhir bekerja pada Januari 2020, dan selanjutnya diberhentikan tanpa pesangon sama sekali.

“Selama 13 tahun saya bekerja, lihat uang Rp 50 juta saja belum pernah dan tidak tahu cemana bentuknya, ini malah dituntut miliaran,” kata Rita, dikutip Senin (5/4).

Rita mengungkapkan, dirinya serasa ingin menangis dan menjerit.

Dia juga tidak paham kenapa PT Lonsum berbuat sekeji itu pada buruh miskin seperti dirinya dan rekan-rekannya yang lain.
“Kami ini buruh miskin, kami nuntut kerja dan pesangon kok bisa dituntut balik sebanyak itu. Kalau enggak dipekerjakan lagi, ya bayar pesangon kami sesuai anjuran dari Disnaker,” kata Rita.

Dia dan teman-temannya yang lain berharap agar kasus yang mereka alami ini bisa menjadi perhatian khusus Bupati Sergai Darma Wijaya.

Walaupun saat ini kasus yang mereka hadapi sudah didampingi oleh pihak Serikat Pekerja, namun tetap saja mereka mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya Pemkab Sergai.

Rita menganggap, gugatan Rp 2 miliar itu merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan perusahaan. “Suami saya karyawan di Lonsum, karena tahun lalu saya menuntut hak saya, suami jadi dimutasikan ke (Perkebunan) Bagerpang Deliserdang. Ini sudah berjalan hampir setahun,” kata Rita.

Selama bekerja di PT Lonsum, Rita dan teman-temannya bisa dibilang bekerja tanpa henti.
Namun, perlakuan PT Lonsum kepada buruh sangat tidak manusiawi.

“Tolong lah kami yang lemah ini Pak Bupati. Kami status BHL (Buruh Harian Lepas), tapi enggak pernah berhenti kerja. Kami dikeluarkan rupanya ada yang dimasukkan orang baru,” kata warga Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Sergai ini.

Dia menjelaskan, upaya buruh untuk mendapatkan hak dengan melapor ke Disnaker Pemkab Sergai malah berujung gugatan.

Mereka dianggap mencemarkan nama baik perusahaan.Bahkan, PT Lonsum tidak mengindahkan anjuran dari Disnaker Pemkab Sergai, dimana sebelumnya pihak perusahaan diwajibkan membayar pesangon sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena tidak tahu lagi harus berbuat apa, Rita dan para buruh turut meminta pendampingan pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Terpisah, Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Sumut mengutuk keras tindakan PT Lonsum Kebun Rambung Sialang Estate yang melakukan gugatan kepada 21 orang buruh perempuan yang di-PHK sepihak tanpa pesangon itu.

“Kejamlah, sudah buruh di PHK tanpa pesangon, malah sekarang buruh digugat Rp 2 M, ini sangat keterlaluan. 21 orang buruh perempuan tersebut adalah anggota PUK SPAI FSPMI di PT Lonsum Kebun Rambung Sialang Estate, dan semuanya memiliki masa kerja paling rendah 10 sampai dengan 15 tahun,”

“Kemudian dengan alasan habis kontrak, pada awal Januari 2020 perusahaan PT Lonsum melakukan PHK sepihak tanpa memberikan pesangon apapun kepada para buruh,” kata Willy.

Sebelumnya, lanjut Willy, FSPMI sudah melakukan upaya advokasi dengan mengadukan masalah ini ke mediator Dinas Tenagakerja Kabupaten Sergai.
Setelah dilakukan proses sidang mediator di Disnaker Sergai pada April 2020, pegawai mediator Disnaker mengeluarkan anjuran yang isinya agar PT Lonsum mempekerjakan kembali dan atau membayar pesangon dua kali ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan anjuran Disnaker tersebut, FSPMI tetap meminta itikad baik PT Lonsum agar mempekerjakan ke 21 orang buruh, akan tetapi hingga setahun lebih tidak ada jawaban dari perusahaan.

“Ironisnya, hari ini para buruh justru mendapat gugatan. Dalam kedua gugatan itu, selain tidak mengakui para buruh sebagai pekerjanya, PT Lonsum Justru menuntut ganti rugi membayar honor pengacara PT Lonsum, dan membayar kerugian material perusahaan sebesar Rp 1 miliar untuk masing masing gugatannya. Ini sangat kejam sekali,” kata Willy.

Humas PT Lonsum Area Sumut, Ikram Anwar ketika dikonfirmasi mengaku belum tahu duduk masalah yang terjadi antara perusahaannya dengan para buruh.

“Besok jam kantor hal ini akan saya meeting kan. Inikan bagian legal ya, makanya nanti akan saya tanya lagi bagaimana masalahnya. Nanti saya kabari lah. Saya baru tau ini,” kata Ikram Anwar Minggu, (4/4/2021).

Kabid PHI dan Jaminan Sosial Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sergai, B Sijabat membenarkan jika pihaknya pada tahun lalu sudah pernah mengeluarkan anjuran dalam penanganan kasus ini.
Dia mengatakan, saat itu anjuran yang dikeluarkan diputuskan agar pihak PT Lonsum membayar pesangon ke 21 orang pekerja yang totalnya kurang lebih Rp 800 jutaan bagi semua pekerja.
Sijabat pun heran, kenapa perusahaan tidak punya itikad baik dalam kasus ini.

“Sudah kami keluarkan anjuran supaya dibayarkan pesangon mereka Rp 800 jutaan. Itu sudah sesuai dengan ketentuan. Satu pilihannya disuruh membayarkan pesangon saja, karena mereka saat itu tidak mau dipekerjakan kembali. Saya pun terkejut juga, kok, bisa mereka digugat sekarang, ini sejarah dari kasus-kasus yang pernah saya tangani,” kata B Sijabat.

Ia memaklumi jika buruh sempat mengadu ke Disnaker tahun 2020.
Meski berstatus BHL, namun mereka tetap punya hak untuk mendapat pesangon.

Hal ini lantaran masa kerja mereka sudah 13 tahun sampai 18 tahun.
“Itulah dasar pemikiran kami, makanya kemarin kita keluarkan anjuran agar pesangon mereka dibayarkan dan ini sudah sesuai dengan ketentuan,”kata B Sijabat. (tc)