Masyarakat Kecewa tak Bisa Terbang Mudik, Cuma Pejabat Negara yang Boleh

sentralberita | Medan ~ Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan surat berisi larangan mudik lebaran tahun 2021.

Adapun alasan pelarangan mudik itu masih seputar upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Terkait pelarangan mudik, tak sedikit warga yang kesal dan kecewa. 

“Kecewa lah, harusnya pemerintah itu mengumumkannya dari bulan-bulan sebelum orang persiapan dan segala macam,”

“Jadikan yang sudah beli tiket pesawat, yang sudah ambil cuti jauh-jauh hari untuk pulang kampung, jadi semua harapan itu pupus,” kata Dewi calon pemudik asal Jakarta, Senin (12/4/2021)

Dewi mempertanyakan, kenapa pemerintah melarang warga mudik, padahal masyarakat sudah ikut vaksinasi. 

“Lagian kan, sekarang ini sudah vaksin, sudah ada yang dapat setifikat. Terus kenapa dilarang ya. Itu yang membuat saya enggak mengerti,” kata Dewi.

Dia pun mempertanyakan, kenapa sekarang ini calon penumpang pesawat yang sudah memiliki sertifikat vaksin harus melakukan rapid test antigen lagi.

 Kalau begitu, kata Dewi, itu artinya vaksinasi selama ini tidak ada gunanya. 

“Yang membuat saya makin heran, kenapa sekarang yang sudah memiliki sertifikat vaksin tetap melakukan antigen di bandara. Berarti kan vaksinnya ini enggak jelas juga,” sambungnya.

Alhasil, wanita yang bekerja di perusahaan Kota Jakarta ini terpaksa menunda mudiknya dan tetap berada di Jakarta hingga waktu yang sudah ditentukan pemerintah.

“Untuk sementara ini ya enggak jadi mudik lah. Apalagi saya dan pasangan saya sudah menentukan tanggal untuk lamaran. Terpaksa ya dibuat di atas tanggal 17 Mei 2021,” ujar Dewi.

Sementara itu, menanggapi perihal calon penumpang yang hendak melakukan penerbangan harus melakukan melakukan rapid test antigen meski sudah di vaksinasi, Humas PT Angkasa Pura II Bandara Kualanamu, Ovi mengatakan, hal tersebut sudah tertera di surat edaran Satgas No 12 Tahun 2021.

“Sesuai surat edaran Satgas No 12 Tahun 2021 bahwa setiap pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 hasil RT-PCR atau Rapid Antigen Test atau Genose Covid-19,”

“Hal ini berlaku bagi penumpang yang belum ataupun sudah divaksinasi,” kata Ovi.

Namun demikian, ada sejumlah pengecualian untuk pesawat terbang tetap bisa beroperasi di tengah pemberlakuan dilarang mudik.

  1. Penerbangan yang mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan.
  2. Penerbangan operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing, serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia,” ujar Paulina.
  3. penerbangan operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriation flight) yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing.
  4. Penerbangan operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.
  5. Penerbangan operasional angkutan kargo.

6.Penerbangan operasional angkutan udara perintis.

  1. Penerbangan operasional lainnya dengan seizin dari Ditjen Perhubungan Udara.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto dalam konferensi pers virtual menyatakan, ada sejumlah pengecualian untuk pesawat bisa tetap terbang di masa pemberlakuan larangan mudik.

Hal itu hanya yang bersifat tugas negara, logistik, dan perjalanan darurat.

Novie menyebutkan, sebagaimana dilansir Kompas.com, pengecualian itu diberikan karena transportasi udara mempunyai karakteristik yang khusus untuk bisa menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Ia menjelaskan, penerbangan yang dikecualikan tetap perlu mengurus izin agar bisa beroperasi. Maskapai yang mendapat pengecualian dapat terbang jika ada izin rute yang sudah eksis atau mengajukan Flight Approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara.

Novie pun memastikan bahwa pihaknya akan memberlakukan sanksi kepada maskapai yang tak mematuhi aturan pada masa pelarangan mudik Lebaran 2021.

“Kami akan memberlakukan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada badan usaha yang melakukan pelanggaran,” ujar Novie. (tc)