KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Tanjung Balai, Kasus Dugaan Suap Mencuat

 sentralberita | Medan ~ Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Tanjung Balai, HM Syahrial, Selasa subuh, 20 April 2021, sekitar pukul 05.00 WIB.


Berdasarkan informasi diperoleh petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Wali Kota di Jalan Sriwijaya Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.


Kepala Dinas Kominfo Tanjung Balai, Walman Riadi P Girsang, membenarkan aktivitas petugas KPK di Kota Tanjung Balai. Namun, belum dapat informasi terkait OTT dilakukan lembaga antirasuah itu.


“KPK memang lagi di sini. Cuma, apa benar OTT atau apa saya belum bisa diinformasikan. Masih di sini sejak pagi tadi,” kata Walman kepada wartawan, Selasa 20 April 2021.
Selain rumah dinas, petugas KPK dikabarkan melakukan penggeledahan rumah pribadi Syahrial di Kota Tanjung Balai. Namun, belum diketahui kasus korupsi apa yang ditangani.


“Iya (penggeledahan) lagi di sini lah. Cuma dalam perihal apa, ada apa, belum dapat informasi saya,” tutur Walman.
Sementara itu,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Selasa (20/4/2021).


“Kami tidak melakukan OTT. Kalau ada OTT, pasti kami sampaikan ke rekan,” kata Filri, diberitakan.
Namun demikian, dirinya tidak membantah adanya serangkaian penggeledahan dibeberapa lokasi di Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Tim Satgas KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Untuk itu, pihaknya melakukan pencarian sejumlah bukti-bukti.


“Saat ini KPK sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi dan untuk itu, maka KPK mendalami keterangan para saksi dan memgumpulkan bukti-bukti,” kata Firli.
Firli masih enggan menyampaikan kasus tindak pidana korupsi apa yang kini tengah diselidiki.


“Kita berharap setelah bukti cukup maka akan membuat terang peristiwa pidana dan kami bisa menemukan tersangkanya. Nanti pada saatnya KPK sampaikan ke publik,” tukasnya.

-Dugaan Suap
Beredar kabar, penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Syahrial ketika dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai tahun 2014-2016 silam.


Kala itu, Syahrial disebut-sebut menerima suap yang nilainya konon ratusan juta rupiah.


Kasus ini berawal dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 64C/LHP/XVII.MDN/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016, terkait alokasi dana anggaran 2015 untuk lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe C di Jalan Kartini, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.
Adapun nilai proyek rumah sakit itu mencapai Rp 3,5 miliar.


Dari informasi yang dihimpun  dari berbagai sumber, proyek rumah sakit tipe C ini dikerjakan oleh PT Care Indonusa.
Adapun Direktur PT Care Indonusa ini berinisial D.


Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya dugaan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar.


Kasus ini sempat ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai.
Dari proses pemeriksaan, disebut-sebut ada temuan dua alat bukti berupa transfer uang ratusan juta rupiah dari D kepada Syahrial, yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai 2014-2016.
D menyetor uang pada Syahrial, karena yang bersangkutan dianggap berjasa memenangkan tender tersebut.


Bukan cuma bukti transfer saja, konon ada juga bukti pesan singkat dari nomor selular yang katanya identik dengan nomor handphone milik Syahrial.
Atas dasar itu, sejumlah aktivis kemudian meributi masalah ini.


Beberapa aktivis melaporkan kasus ini ke KPK beberapa tahun silam.
Bahkan, informasi yang beredar, sejumlah pejabat Pemko Tanjungbalai pernah diperiksa berjemaah tahun 2020 lalu.
(tc/vv)