Seminar Nasional Webiner FOKAL IMM Sumut: Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Harus Kedepankan Etika Bertangungjawab

Nara sumber anggota Kompolnas RI Yusuf Warsyim,MH, Kasubdit cyber Direktorat Krimsus Polda Sumut, Bambang Rudianto SH, pakar Hukum Dr.Alvi Sahari, SH,M.Hum. (F-SB/01)

sentralberita|Medan~Pemanfaatan media sosial (Medsos) untuk mencurahkan pendapat telah mewarnai kehidupan masyarakat saat ini. Kebebasan berkomunikasi di ruang publik itu satu sisi timbulkan hal yang positif sisi lain memunculkan negatif bahkan berujung ke ranah pidana.

Menghadapi dan menyikapi kemerdekaan menggunakan jejaring sosial di media sosial tersebut, haruslah mengedepankan etika yang bertanggungjawab dengan kesadaran yang tinggi agar bisa bernilai positif dan terhindar dari pelanggran hukum yang dapat menimbulkan keresahn masyarakat.

Demikian hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional Webiner, “Adab Kebebasan Berpendapat dan Pemolisian yang Perisisi” yang dilaksanakan Koordinator Wilayah Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Sumut dengan menghadirkan nara sumber anggota Kompolnas RI Yusuf Warsyim,MH, Kasubdit cyber Direktorat Krimsus Polda Sumut, Bambang Rudianto SH, pakar Hukum Dr.Alvi Sahari, SH,M.Hum, yang dibuka Ketua Koorwil FOKAL Sumut Sahlan Marpaung, Selasa (16/3/2021) di Hotel Garuda Plaza Medan.

Ketua panitia sekaligus moderator Ahmad Khairuddin menyampaikan, kegiatan digelar dalam rangka HUT ke-57 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sekaligus Silaturrahmi alumni IMM Sumut.

Dalam kegiatan hadir para alumni antara lain, Akhlak Sidiq Abidin, Ibrahim Sakti Batubara, Shohibul Ansor Siregar, Faisar Ananda, Putrama Alkhari, Rahmansyah Sibarani dan Ketua PWM Sumut, Hasyimsyah Nasution melalui zoom meeting turut memberikan pendapat serta Koowil Fokal Kabupaten/Kota se-Sumut.

Akhlah Siidiq memberikan cendra mata Yusuf Warsyim. (F-SB/01)

Yusuf Warsyim mengharapkan agar agar adanya kesadaran di masyarakat dalam penggunaan media sosial. Karena itu, katanya, seminar hendaknya dapat membangun sinergitas atara Polri dengan masyarakat yang berkaitan dengan UU ITE yang dalam program tranformasi Polri yang perisisi memperkuat partisipasi masyarakat dalam membangun ruang cyber yang sehat dan terbangun budaya yang beretika.

Dalam hal ini tentu, dari pihak masyarakat ada sebuah kesadaran untuk membangun etika di dalam menggunakan media sosial dalam kebebasan berpendapat, sementara dari pihak Polri memperkuat partispasi agar penerapan UU ITE yang saat ini masih diterapkan, UU Nomor 11 nomor 2008 sebagainana telah diubah nomor 19 tahun 2016.

Walaupun ada perhatian Presiden untuk melakukan revisin namun presiden juga memberikan perhatian selektif di dalam menyikapi dan menerima laporan polisi terkait dengan pelanggaran terutama delik penghinaan dan pencearan nama baik yang terjadi di ruang cyber.

Selektifitas telah direspon Kapolri. Sebagai anggota Kapolnas, melalui kegiatan Fokal IMM Sumut ini igin mendorong agar dapat dilaksanakan dan Kompolnas akan mengawasinya. Paling tidak ada tiga hal, Polisi mengedepankan pendekatan preentif dan preventif, mengedepankan mediasi dan pempidanaan sebagai upaya terakhir.

Immwati Maren memberikan cendra mata ke Kasubdit cyber Direktorat Krimsus Polda Sumut, Bambang Rudianto SH. (F-SB/01)

“Kita harapkan masyarakat, melalui seminar ini terbangun seluruh jaringan Muhammadiyah baik itu IMM maupun FOKAL IMM dan kelarga besar Muhammadiyah Sumatera Utara agar media sosial dalam mengapresiakan berpendapat digunakan dengan baik mengedepankan akhlak,”ujar anggota Kampolnas yang juga alumni IMM tersebut.

Dalam penerapan pelanggaran di Medsos tersebut, Kasubdit cyber Direktorat Krimsus Polda Sumut, Bambang Rudianto, SH menegaskan benar-benar dilaksanakan dengan mekaanisme dan aturan yang ada.Pelanggaran dianalis dan dipelajari terlebih dahulu secara mendalam serta membangun komunikasi dengan pakar-pakar hukum.

Diakui alumni UMSU ini, dalam media sosial, seseorang punya hak berpendapat yang sangat bebas sehingga tidak dapat dipungkiri adanya berita hoax dan berita yang simpang siur.

Rahmansyah Sibarani memberikan cendramata ke pakar Hukum Dr.Alvi Sahari, SH,M.Hum . (F-SB/01)

Dr.Alvi Sahari, SH,M.Hum mengatakan, faktor dari munculnya berita yang simpang siur karena terdapat perbedaan pandangan dalam menerima pesan dalam berita. Sedangkan berita hoax muncul biasanya karena demi mendapatkaan perhatian yang lebih dari orang-orang.

“Jangan hanya menerima dengan mentah tapi pastikan juga kebenaran dari berita tersebut. Banyak kasus hoax berujung pidana”ujanya.

Ketua PWM Sumut, Prof Hasyimsyah menyampaikan, kebebasan berpendapat sama sekali tidak ada larangan, karena memang setiap orang memang memiliki hak untuk berpendapat secara lisan ataupun tulisan, namun harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,

Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapatharus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab yang dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Foto bersama usai silaturrahmi Fokal IMM Sumut. (F-SB/01)

Silaturrahmi Alumni

Usai seminar, kegiatan dilanjutkan dengan silaturrahmi alumni. Sahlan Marpuang merasa bangga terlaksanaknya kegiatan dengan baik yang diikuti para alumni secara antusias memberikan semangat bagi kemajuan Fokal dan IMM sebagai kader bangsa, kader umat dan keder perserikatan.

Secara bergantian para alumni itu menyampaikan pandangannya yang diiringi dialog. Diakui secara bersama bahwa potensi alumni sangat besar dalam berbagai bidang lebih-lebih dalam dunia akademis cukup banyak para doktornya. Terhadap ini, Putrama Alkahiri menginginkan agar diberikan semacam penghargaan untuk motivasi bagi kader berikutnya. Selain itu, kedepan harus tercipta wadah prekonomian yang kuat bagi alumni IMM.

Rahmansyah Sibarani yang kini menjadi piminan DPRD Sumut mengungkapkan, alumni IMM belum banyak menduduki dieksekutif dan legislatif. Kedepan Fokal IMM Sumut harus memikirkan hal ini secara bersama-sama. Saling mendukung terhadap kader harus menjadi bagian utama untuk kebesaran alumni ke depan.

Para alumni harus bisa bersatu jika ada kader yang ingin tampil dalam perhelatan politik, hindari persaingan dan jangan saling jegal menjegal diinternal. (SB/01)