Perambahan Hutan di Taput “Menggila”

sentralberita | Taput ~ Maraknya perambahan hutan di Kabupaten Tapanuli Utara sudah berada pada titik yang sangat mengkwatirkan, terlihat di beberapa titik di wilayah kecamatan seperti di wilayah Pahae, Sipahutar, Pangaribuan, Siatas Barita masih saja terjadi. Seperti pantauan wartawan dikutip Selasa (23/3/2021).

Di mana, masih terlihat aktifitas penebangan kayu alam jenis meranti di wilayah Kecamatan Adiankoting.

Pengelolaan kehutanan dulunya adalah dibawah komando dari pemerintahan kabupaten, namun beberapa tahun belakangan pengelolaannya berada di bawah komando pemerintahan provinsi hal tersebut menjadi penyumbang masalah terhadap keamanan hutan.

“Pembagian Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang pembagiannya tidak teratur kewilayahannya juga dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan di wilayah masing-masing,” ungkap Rijon Manalu yang juga Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.

Rijon Manalu, menambahkan, perlu gerak cepat dari seluruh stakeholder untuk memberikan masukan-masukan yang real kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah, Undang Undang, Perpres, Peraturan Menteri tentang tata pengelolaan kehutanan agar dikembalikan ke pemerintah kabupaten melalui pemberian informasi-informasi yang jelas ke pemeritah pusat.

Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, saat dimintai keterangannya terkait kerusakan hutan di beberapa titik di Taput, mengatakan sistem pengelolaan hutan yang telah berubah belakangan ini yaitu bergesernya pengelolaannya dari Pemkab ke Pemprov.

“(Ini) menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri penyumbang dari persoalan hutan dan secara logika kawasan hutan yang pengelolaannya dikelola pemkabnya masing masing pasti lebih optimal program-program dan pengawasan hutan dijalankan,” jelasnya.

Menyikapi pernyataan Ketua GAMKI Taput Rijon Manalu, Bupati Nikson menjelaskan, pengambilalihan pengelolaan hutan untuk dikelola pemkab adalah merupakan sesuatu hal yang mendesak dan perlu.

“Namun keinginan itu akan terwujud apabila masyarakat dan pemerintah bersama-sama bergandeng tangan dalam mewujudkannya melalui desakan kepada pemerintah pusat,” tutup Bupati.(gs)