Kadis Perkim Bongkar “Borok” Anggota DPRD “PM” Lindungi Bangunan Tak Berizin di Kota Medan

sentralberita | Medan ~ Oknum anggota DPRD Medan diduga berperan dalam kasus berdirinya 12 bangunan bermasalah di Kota Medan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan Benny Iskandar, dikutip Jumat (19/3).

Bangunan bermasalah yang dilindungi oleh oknum DPRD Medan itu rata-rata tidak punya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) hingga menyalahi izin yang resmi.

“Sementara ini data yang kita ketahui ada sekitar 12 bangunan menyalahi aturan yang dibekap oknum anggota DPRD Medan,” ujar Benny.

Dia mengatakan, adapun bangunan bermasalah yang dibekap oknum berinisial PM itu antara lain terletak di Jalan Sena No 116/118 Kelurahan Perintis Medan Timur, Jalan Sidomulyo Sudut Jalan Perbatasan Pulo Brayan Darat 1 Kecamatan Medan Timur, di Jalan Selam 1 No 16 Kel Tegal Sari Mandala 1 Kecamatan Medan Timur.

Bangunan di Jalan AR Hakim Gang Buntu Kelurahan Tegal Sari Medan Area, di Jalan Badik Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, bangunan di Jalan Madio Utomo Gang Buntu Kelurahan Tegal Rejo Medan Perjuangan.

Bangunan di Jalan Pukat II/Jalan Sejati gang Seniman Nomor 4 Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung. Bangunan restoran di Kelurahan Sitirejo 2 Medan Amplas.

Kemudian juga bangunan bermasalah di Jalan HM Yamin No 656 Kelurahan Pahlawan Medan Perjuangan.

Bangunan bermasalah di Jalan Pukat 1 No 68 Bantan Timur Medan Tembung juga dibekap PM.

Bangunan di Jalan Selam 1 Mandala 1 Medan Denai dan bangunan bermasalah di Jalan Datuk Rubiah gang Musola Rengas Pulau Medan Marelan.

Benny mengatakan pihaknya akan segera menindak bangunan tak berizin sesuai yang disampaikan Wali Kota.

“Kita akan tindak karena memang pak wali kota instruksikan agar bangunan menyalah ditindak,” kata Benny.

Hal ini dibenarkan juga oleh Kasat Pol PP Kota Medan M. Sofyan.

Baru-baru ini dia mengungkapkan, pihaknya pernah mendapatkan intervensi dari oknum Anggota DPRD Medan berinisial PM tersebut saat hendak mengeksekusi bangunan yang menyalahi aturan.

“Terakhir saat eksekusi bangunan eks Portibi di Kesawan memang tidak ada intervensi. Tapi sebelum-sebelumnya, oknum tersebut sering mencoba melakukan intervensi agar bangunan yang akan kami eksekusi tidak jadi dieksekusi,” ungkapnya.

Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum DPRD yang melindungi bangunan bermasalah, Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak tak dapat dikonfirmasi.

Berkali selulernya dihubungi,  namun tak diterima meski terdengar nada aktif. Pesan Whatsapp yang dilayangkan juga tak mendapat jawaban.

Diketahui, Komisi IV DPRD Medan yang membidangi perizinan, belakangan ini terus menerus menyoroti maraknya bangunan bermasalah di Kota Medan.

Terakhir yang disorot dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bangunan rumah sakit PT Regina Mandiri Husada yang dilaporkan Masyarakat Lingkungan IV dan V, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun tergabung dalam FORMARIS ke DPRD Medan. (tc)