Kadis DPMD Karo: Warga Kutip Retribusi Pungli di Objek Wisata Air Panas Doulu dan Semangat Gunung

sentralberita | Kabanjahe ~ Menindak lanjuti keluhan pengunjung wisata, yang ingin mandi air belerang Gunung Sibayak, Kadis DPMD Karo angkat bicara. Secara tegas retribusi yang dipungut oleh warga setempat di sepanjang jalur menuju pemandian air panas tersebut adalah pungli.


Demikian ujar Kadis Dinas DPMD Karo, Abel Tarawai Tarigan dikantornya, SXenin kemarin.


“Apa sebenarnya yang layak untuk dijalankan BUMDes di bidang bina usaha. Sebagaimana kita tahu BUMDes memang dianjurkan untuk membuat usaha, demi kemajuan desanya masing-masing,” tuturnya membuka percakapan.


          Abel mengatakan, BUMDes itu sebenarnya hanya mengelola aset desa yang ada dikampungnya, bukan milik Kabupaten atau di wilayah orang lain.

“Namun ini BUMDes Doulu justru mengutip retribusi jalan, sedangkan jalan tersebut adalah jalan Kabupaten. Dan pemandian air panas juga bukan wilayah mereka, ini sudah jelas pungli namanya. Kalau pungli ya urusannya pidana, kalau pidana ya akan dibawa ke ranah Hukum,” jelas Abel.


          Lanjut Kadis DPMD lagi, kalau kami dari DPMD hanya bisa memberikan saran dan arahan. Tidak bisa menghentikan mereka. Yang punya gawe untuk menghentikan ya Satpol PP. Tapi sebagaimana yang dilakukan Camat Berastagi, Satpol PP juga sudah beberapa kali memberikan surat teguran, tapi tak dianggap. Makanya beberapa hari lalu kita sudah rapatkan hal ini dengan beberapa Instansi termasuk juga kepada pihak Polres Karo, selaku penegak hukum ikut hadir dalam rapat.

Untuk itu kami dari Pemeritahan sudah menyerahkan tentang pengutipan liar yang dilakukan warga Doulu dan Semangat Gunung yang mengatasnamakan BUMDes ini, ke pihak yang berwajib, biarlah mereka yang menyelesaikan,” ungkap Abel lagi.


Abel menambahkan, banyak laporan masyarakat kalau mereka itu mengutip retribusi dengan arogan, itu saya akui. Karena saya saja yang menggunakan mobil dan pakaian dinas dikutip kok,” katanya sambil tertawa.


Saran saya kepada desa – desa yang sudah mempunyai kepengurusan BUMDes (sebanyak 160 desa dari 259 desa yang ada di Kabupaten Karo), laksanakan program sesuai dengan aturan yang ada. Cari potensi desa yang bisa dijual agar BUMDes mempunyai kas dalam mengelolah usahanya. Jangan caplok ranah orang lain dan mementingkan diri sendiri,” tutup Kadis DPMD Karo ini tegas. (hs)