Perlu Pelatihan, Politisi Gerindra Minta Pemprovsu Bantu SDM Petani

Rahmat Rayyan Nasution

sentralberita|Medan~Pemprovsu diminta proaktif ikut membantu para petani yang sudah mendapatkan lahan di Humbang Hasuduntan (Humbahas) pada program food estate (lumbung pangan).

Caranya, dengan memberikan pelatihan dan mendorong mereka bergabung dalam koperasi agar hasil panen mereka bernilai jual tinggi.

“Saat ini, para petani di sana belum memahami cara bercocok tanam yang baik, dan mereka tampaknya bekerja tanpa pelatihan yang memadai,” kata anggota DPRD Sumut, Rahmat Rayyan Nasution, kepada wartawan di Medan, Kamis (11/2).

Politisi Gerindra itu merespon program food estate yang berberlokasi di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbahas, dengan luas lahan 60.000 hektar. Lahan yang sudah ditinjau Presiden Jokowi pada Selasa 27 Nopember 2020 lalu itu baru sekitar 30.000 hektar yang digarap petani setempat.

Rahmat Rayyan merupakan Anggota Komisi B yang tupoksinya membidangi masalah ketahanan pangan itu menyebutkan, secara pribadi pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Holtikultura Sumut sudah meninjau kawasan lumbung pangan yang lokasinya lahannya tak hanya tersebar di Humbahas, tetapi juga Taput, Tapteng dan Pakpak Bharat itu.Dari peninjauan yang dilakukan bulan November 2020 lalu,

Rahmat bersama rombongan kagum melihat antusias para petani yang menguji coba kawasan holtikultura seluas 215 hektar, yang nantinya akan ditanami bawang merah, bawang putih, dan kentang, dengan segala produk turunan dan olahannya.

Rahmat melihat kondisi lahannya sangat subur dan memang siap dikelola karena kondisi udara yang mendukung.

Namun di sisi lain upaya optimalisasi sumber daya petani terkesan belum maksimal dilakukan. Alasannya, kemungkinan masyarakat yang mendapat hak pinjam lahan masing-masing sekitar 2 hektar itu adalah warga biasa, dan belum pernah berkecimpung di sektor pertanian maupun perkebunan.

“Selain itu tentang kelompok tani, memang ada di Desa Ria-ria, Humbahas, tapi itu belum semua yang mau berhimpun, diduga karena belum ada dorongan maksimal maupun upaya pelatihan, pembimbingan pendampingan dari instansi terkait,” katanya.

Disikapi Serius


Menurut Rahmat, program food estate yang dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional ini harusnya disikapi serius oleh Pemprovsu dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Selain pengadaan bibit, tim dari dinas pertanian, perkebunan, atau peternakan serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja perlu diturunkan untuk terus memotivasi dan memberikan pelatihan maksimal agar hasil panen petani bernilai jual tinggi.

“Tegasnya perlu alokasi dana yang memadai guna mendorong pencapaian progam ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Rahmat mencontohkan kawasan pengembangan kopi di Bener Meriah, Takengon, Aceh yang tumbuh pesat. “

Peninjauan pribadi juga saya lakukan kesana karena banyak sahabat/pengusaha disana yang saya kenal dan sekarang mereka ikut memajukan perkebunan kopi di Madina. Terintegrasi semuanya, ada kerja sama yang kuat antara pemerintah setempat dengan petani,” katanya.

Dia menyebutkan, kerlibatan dinas terkait di sana melalui koperasi cukup baik. “Misalnya, kalau petani butuh dana, koperasi langsung mensuplai, dan ketika ada bantuan bibit kopi, tidak langsung ditanam, tetapi mereka punya laboratorium kopi yang dibuat pemerintah untuk diuji dan diawasi secara ketat,” ujarnya.

Tampaknya, petani petani di sana sudah disiapkan sebagai seorang petani sekaligus pengusaha. “Di Humbahas saya kira program food estate masih terkesan seperti program swastanisasi, yakni hasil panen berupa kentang untuk disalurkan ke salah satu perusahaan swasta sebelum diproduksi menjadi makanan ringan,” sebutnya.(SB/01/mal)