OJK Regional 5 Sumbagut Siap Bersinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumut Terkait Kasus Perbankan

sentralberita|Medan ~ Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) siap membangun sinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumut dalam rangka percepatan penyelesaian laporan masyarakat, khususnya terkait kasus kasus perbankan.

Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Yusuf Ansori ketika menerima kunjungan tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut, di Kantor OJK Sumut, Senin (1/02/2021).

Ketika menerima tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Yusuf Ansori didampingi staf yakni Andi M Yusuf, Raya dan Bani Napitupulu. Sedang tim Ombudsman, dipimpin langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Kepala Bidang Pencegahan Edward Silaban dan asisten Ainul Mardyah.

Menurut Yusuf Ansori, kesiapan OJK Kantor Regional 5 Sumbagut untuk bersinergi itu, akan diwujudkan dalam bentuk tindaklanjut penanganan laporan dan percepatan proses penyelesaiannya. Ini terutama laporan-laporan yang disampaikan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Bahkan, dalam rangka memudahkan koordinasi antara Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan OJK, menurut Yusuf Ansori, pihaknya akan membuka narahubung atau focal point. Ini diharapkan akan semakin mempermudah dan memperlancar koordinasi tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan Kantor OJK Regional 5 Sumbagut.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyampaikan pentingnya kehadiran OJK dalam mengawasi bank-bank pengelola distribusi dana bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin.

Apalagi di tengah wabah virus Covid19 ini. Ada program program bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Baik itu bantuan masyarakat miskin selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita berharap agar bantuan masyarakat itu benar benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Di sinilah saya kira doharapkan peran pengawasan OJK kepada perbankan pengelola distribusi bantuan itu untuk lebih diperketat,” kata Abyadi. (SB/01)