KPPU Akan Beri Masukan dalam Pengawasan Usaha Sektor Telekomunikasi

sentralberita|Medan ~ KPPU turut memperhatikan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait perubahan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam sektor pos,
telekomunikasi dan penyiaran.

Taufik Ariyanto, Deputi Bidang Kajian
dan Advokasi, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan hal itu dalam siaran persnya diterima Kamis (4/2/2021) malam.

Menurut dia, hal ini dilakukan sejalan dengan adanya beberapa substansi pasal
dalam RPP tersebut, yang secara langsung menyebutkan upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu landasan dari pelaksanaan substansi yang diatur.

Berdasarkan analisis KPPU, diidentifikasi berbagai substasi persaingan usaha dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (RPP Postelsiar) yang tengah dipersiapkan Pemerintah. Beberapa substansi yang terkait dengan persaingan usahatersebut meliputi:

a. kegiatan usaha melalui internet;
b. kerja sama sistem komunikasi kabel laut transmisi telekomunikasi internasional;
c. kerja sama pemanfaatan infrastruktur penyelenggaraan telekomunikasi;
d. penetapan batas atas dan batas bawah tarif penyelenggaraan telekomunikasi;
e. penetapan batas bawah berdasarkan kondisi pasar yang berdampak terhadap
keberlangsungan layanan dan kualitas layanan kepada masyarakat;
f. kerja sama penggunaan spektrum frekuensi, termasuk ketentuan mengenai sanksi; dan
g. pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi, termasuk ketentuan mengenai sanksi.

Memperhatikan berbagai substansi tersebut dan sejalan dengan tugas dan kewenangan
KPPU, maka KPPU akan memberikan masukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk memperkuat landasan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat di sektor telekomunikasi melalui perkuatan koordinasi antar lembaga dalam pengawasannya.

“Untuk itu, KPPU akan mengusulkan agar RPP Postelsiar turut memuat ketentuan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk selalu meminta pendapat KPPU dalam melakukan pengaturan atas berbagai substansi yang terkait persaingan usaha sebagaimana di atas,” katanya.(SB/wie)