Dana Desa Dapat Digunakan untuk Posko Jaga Desa

sentralberita | Jakarta ~ Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar telah menginstruksikan Dana Desa dapat digunakan untuk operasional Posko Jaga Desa. Pembentukan Posko Jaga Desa atau Kelurahan ini merupakan bagian dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang akan dilaksanakan pada 9-22 Februari 2021.

“Terkait dengan pembiayaan, itu bisa menggunakan Dana Desa. Ini sudah dituangkan dalam Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 tahun 2021, yang merupakan penegasan Permendes Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa,” kata Abdul Halim Iskandar, Selasa (9/2).

Karena itu, lanjutnya, bagi desa yang terkena kebijakan PPKM segera melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan yang ada. Perubahan yang dimaksud adalah mengalokasikan Dana Desa untuk biaya operasional Posko Jaga Desa dalam pelaksanaan PPKM berbasis Mikro di Jawa dan Bali. “Segera melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Abdul Halim Iskandar.

Selain biaya operasional, Dana Desa juga bisa digunakan untuk biaya penyemprotan desinfektan bila dibutuhkan, juga untuk penyiapan ruang isolasi. Intinya, Dana Desa harus digunakan untuk mendukung kesuksesan seluruh program dalam PPKM mikro.

Mendes Halim menerangkan desa sudah memiliki pengalaman dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Apalagi desa dulunya mempunyai Relawan Desa Lawan Covid-19, sehingga dengan adanya instruksi mendagri tersebut, kegiatan relawan ini bisa dilanjutkan.

“Saya yakin para Relawan Desa Lawan Covid-19 atau Satgas Covid-19 akan sangat paham, mana yang perlu mendapatkan penanganan. Misalnya di dalam desa ada warga penderita penyakit kronis dan menahun itu sudah ada mekanismenya, langsung dilaporkan ke pihak supra desa dalam hal ini Puskesmas,” terang Abdul Halim Iskandar.

Namun yang pasti, desa akan menunggu Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat atasnya untuk menentukan zona merah, oranye, kuning dan hijau. Desa cukup melakukan pendataan saja, sedangkan yang mengambil keputusan Satgas Covid-19 di atas Desa.

“Kenapa ini harus dilakukan, supaya kompak, supaya ada kesamaan treatment antar satu RT dengan RT lain, antar satu desa dengan desa lain. Yang pasti kita serahkan sepenuhnya kepada Satgas Covid-19 untuk memberikan panduan dan arahan. Sebab desa sudah memiliki pengalaman di dalam pengelolaan pada level Desa. Saya yakin akan bisa ditindaklanjuti dengan maksimal termasuk terkait dengan pendataan warga di tingkat RT yang terkena Covid-19 atau yang OTG,” papar Abdul Halim Iskandar. (bs/red)