Kemhub Luncurkan Pengurusan Perizinan Andalalin Online

sentralberita Jakarta ~ Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meluncurkan pengurusan perizinan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) secara online bernama Si Andalan pada Rabu (20/1/2021). Bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website siandalan.dephub.go.id.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pelayanan perizinan andalalin secara daring dilakukan dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan investasi sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Melalui pengurusan andalalin secara online, pemerintah ingin kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan perizinan yang mudah, cepat, dan ada kepastian waktu. Di satu sisi, lalu lintas transportasi juga dapat berjalan aman, lancar, tertib dan teratur,” ungkap Menhub dalam keterangannya, Rabu (20/1/2021).

Menhub berharap, dengan adanya kemudahan penyelenggaraan persetujuan andalalin melalui Si Andalan yang mudah, cepat, dan akurat ini dapat mempercepat proses penyelenggaraan persetujuan andalalin serta mendukung terwujudnya cipta kerja yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetetitif.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap pembangunan yang ada di masyarakat untuk kepentingan ekonomi akan menimbulkan bangkitan perjalanan. Untuk itu perlu ada andalalin.

“Yang sebelumnya kalau mengurus andalalin mungkin waktunya lama dan tidak mudah. Sekarang kita lakukan perbaikan. Kita buat sistem yang baru melalui Si Andalan sehingga pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, dan ada kepastian waktu,” jelas Dirjen Budi.

Saat ini pengurusan perizinan andalalin dibagi menjadi tiga klaster. Pertama, perizinan untuk klaster bangkitan lalin yang rendah untuk pengurusan pembangunan seperti pertokoan, ruko, restoran, SPBU dengan proses waktu penerbitan perizinan selama 1 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

Kedua, klaster bangkitan sedang seperti pembangunan mall (1 hari). Ketiga, klaster bangkitan lalin yang tinggi untuk pembangunan seperti kawasan industri (3 hari).

Dirjen Budi mengungkapkan, nantinya pengurusan perizinan andalalin akan diintegrasikan dengan perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja.
(bs/ras)