Gugatan Pilkada Medan, Akhyar-Salman Penuhi Syarat

sentralberita | Medan ~ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan belum menerima salinan resmi Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Mahkamah Konstitusi (MK). Namun KPU Kota Medan telah melihat BRPK tersebut melalui online.


Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Medan Zefrizal mengatakan, berdasarkan peraturan MK mengenai jadwal perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020, ada atau tidaknya sengketa hasil pemilihan ketika dicatatkan di BRPK tersebut.
“Berdasarkan jadwal ditetapkan hari ini diinformasikan. Kalau misalnya itu sudah dicatat di BRPK, maka alur berikutnya secara resmi MK akan memberitahukan KPU kabupaten dan kota melalui KPU RI, yakni 19 Januari 2021,” katanya, Senin (18/1/2021).
Setelah itu, kata Zefrizal, dari BRPK tersebut pihaknya mengetahui secara formal ada atau tidak sengketa Pilkada Medan yang harus KPU jawab di MK.
“Jika tidak ada maka berdasarkan peraturan KPU, kita harus tetapkan lima hari setelah BRPK dicatat,” ujarnya.
Namun jika ada, Zefrizal menjelaskan, maka proses akan bergulir. Nantinya proses berikutnya adalah dilakukannya sidang pemeriksaan pendahuluan.


“Di sidang pemeriksaan pendahuluan itu kembali akan di periksa permohonan pemohon. Kemudian menetapkan terkait jika terkait ingin masuk menjadi pihak yang masuk ke perkara konstitusi itu,” katanya.
Jika perkara dianggap layak, formil dan materilnya akan dilakukan pemeriksaan lewat sidang di MK. Kemudian diputuskan permohonan akan diterima atau tidak.

“Jika tidak diterima, maka lima hari setelah itu akan kita tetapkan siapa calon yang terpilih,” katanya. Inilah proses yang sedang kita tunggu,” jelasnya.


Kendati permohonan gugatan Akhyar-Salman telah memenuhi syarat setelah dicatat di BRPK, bukan berarti gugatan tersebut diterima.
Zefrizal menjelaskan, dalam istilah hukum, laporan diterima mempunyai implikasi berbeda, yakni permohonan dikabulkan.

Nah pencatatan di BRPK ini mengartikan bahwa permohonan yang disampaikan itu layak untuk diperiksa dalam persidangan di MK,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zefrizal mengatakan, jika dicatatkan di BRPK, maka selanjutnya akan masuk proses sidang pendahuluan, yaitu paling lama dilakukan 7 hari setelah BRPK.

“Dilakukan satu kali. Kalau para pihak hadir. Maka akan ditetapkan di sidang. Tetapi kalau pemohon tidak hadir maka laporannya dianggap tidak serius,” jelasnya.

Zefrizal mengatakan, jika gugatan diterima dan proses berlangsung, maka penetapan wali kota terpilih bisa saja berlangsung hingga Maret. (tc/ras)