PKPA Serahkan Draft Ranperda Perlindungan Anak Ke Dinas P3APM Medan

Koordinator SKA PKPA Camelia Nasution (tiga kiri) menyerahkan draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Medan ke Kadis P3APM Kota Medan Khairunisa (empat kiri) di Medan Selasa (22/12).

sentralberita|Medan ~ Koordinator Sanggar Kreatifitas Anak (SKA) Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Camelia Nasution menyerahkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Medan ke Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Kota Medan Khairunisa.   

Penyerahan itu berlangsung di Desa Desa Resto Jalan Setia Budi Medan Selasa (22/12).Hadir di sana Senior Officer PKPA dan Tim Ahli Pembuatan Perda Azmiati Zuliah dan anggota DPRD Medan Dhiyaul Hayati serta perwakilan terkait lainnya yang berhubungan dengan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.     

Koordinator Sanggar Kreatifitas Anak (SKA) Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Camelia Nasution mengatakan penyerahan dokumen draft Ranperda Perlindungan Anak Kota Medan itu sebagai tindak lanjut dari draft rumusan kebijakan yang telah dibuat secara bersama-sama dengan melibatkan instansi lain terkait dan pegiat perlindungan anak kota Medan. “Kami berharap dokumen draft Ranperda Perlindungan Anak itu dapat diteruskan ke legislatif,” ungkapnya.     

Ia menjelaskan PKPA adalah sebuah lembaga perlindungan anak yang didirikan sejak tahun 1996 di Medan. Saat ini memiliki beberapa kantor cabang di Medan, Nias, Karo, Aceh, Palu dan Jakarta. Konsentrasi PKPA utamanya pada perlindungan anak.

“Pasalnya, penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia terus mengalami dinamika dan tantangan yang amat beragam,” katanya.     

Menurutnya, saat ini situasi dimana untuk menjadi korban kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di kota Medan.    

“Jadi diperlukan sebuah Perda untuk memastikan adanya komitmen politik dan hukum untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak,” tegasnya.   

Dia menjelaskan pihaknya berulang kali menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapat masukan dari institusi terkait guna draft Ranperda tersebut. Draft Ranperda yang diajukan PKPA ini memuat 11 BAB dan 58 pasal. (SB/Wie)