Korupsi di Dinas Kominfo Pematangsiantar, Posma Sitorus & Sekretaris Divonis Berbeda

sentralberita|Medan ~Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan hukuman penjara kepada Mantan Kadis Kominfo Pematangsiantar Posma Sitorus dan Sekretarisnya, Acai Tagor Sijabat dengan vonis bervariasi.

Amar putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Bambong Joko Winarno, Kamis (17/12).

Untuk terdakwa Posma, majelis menjatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 2 bulan kurungan.

Sedangkan terdakwa Acai Tagor Sijabat dipenjara 1 tahun dan 6 bulan dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 2 bulan kurungan. Acai juga dibebankan membayar UP Rp90 juta subsidair 2 bulan kurungan.

“Keduanya diyakini terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,” ucap majelis.

Atas perbuatan kedua terdakwa, majelis hakim meyakini unsur dakwaan subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terbukti.

“Atas putusan itu, JPU maupun terdakwa dan penasihat hukumnya bisa menggunakan haknya selama 1 minggu bila misalnya tidak terima dengan putusan yang baru dibacakan,” ucap Hakim Bambang.

Seperti diketahui, kedua terdakwa resmi ditahan oleh Kejari Pematangsiantar sejak Juli 2020. Kepala Kejari Kota Pematangsiantar, Herrus Batubara SH MH saat itu menuturkan keduanya terlibat atas kasus pengadaan bandwidth atau jasa internet di tahun 2017 dengan nilai pagu sebesar Rp 726 Juta.

“Dari Rp 726 Juta ada kerugian negara sebesar Rp. 450.471.529 itu berdasarkan perhitungan BPKP Sumut,” jelasnya.

Herrus menjelaskan, ada kelebihan pembayaran pada bulan November 2017.

“Dari pagu Rp 726 Juta, ada kelebihan bayar di Bulan November 2017. Harusnya dikontrak selama dua bulan, ternyata yang bisa dipergunakan saat itu hanya bulan Desember saja. Sementara di Bulan November sudah dibayarkan,” jelasnya.

Meski sudah dibayarkan, kata Herrus, namun internet tidak dapat digunakan.

“Tapi tidak bisa digunakan, yang bisa digunakan bulan Desember saja. Sehingga akibat tidak bisa digunakan pada bulan November tersebut, mengalami indikasi kerugian negara menurut perhitungan BPKP, Rp.450.471.529 juta,” jelasnya.( FS